TIMES JOGJA, GUNUNGKIDUL – Kebijakan Bupati Gunungkidul terkait pengetatan disiplin aparatur sipil negara (ASN) di jam kerja, termasuk makan di luar kantor, mendapat sorotan dari anggota DPRD setempat, Ery Agustin Sudiyanti.

Ia menilai, kebijakan tersebut berpotensi berdampak luas terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kenyamanan kerja ASN.

"Kami mendukung upaya penegakan disiplin ASN sesuai regulasi. Namun perlu dipertimbangkan juga dampak ekonomi dari kebijakan ini, terutama terhadap pelaku UMKM," kata Ery, Jumat (2/8/2025).

Menurutnya, larangan ASN keluar kantor secara total, termasuk pada jam istirahat seperti pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB, dinilai terlalu ketat dan tidak selaras dengan semangat pemberdayaan ekonomi lokal yang tercantum dalam visi misi Bupati, yakni “UMKM Berdaya”.

“Banyak pedagang dan pemilik warung makan yang mengeluh karena omzet mereka turun drastis dalam dua hari terakhir. Ini jeritan nyata. Jargon ngayomi itu di mana letaknya, kalau UMKM kecil justru merasa tidak terlalu diayomi oleh kebijakan ini,” tegasnya.

Ery juga mengingatkan bahwa warung makan dan pedagang kecil selama ini menjadi salah satu penyumbang penerimaan pajak daerah dari sektor restoran. Mereka sebagian besar menggantungkan pemasukan dari para ASN, pamong, dan masyarakat berpenghasilan tetap.

“Kalau semua terlalu diketatkan, jangan sampai pelaku usaha kecil justru mati pelan-pelan. Ini akan menjadi pukulan serius bagi pergerakan ekonomi lokal,” ucapnya.

Ia berharap, kebijakan yang diterapkan tetap mengedepankan aspek kedisiplinan, namun dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

“Wujudkanlah situasi kerja yang nyaman dan tenteram. Jangan sampai ASN justru merasa tertekan dan menjadi tidak semangat dalam bekerja,” pungkasnya. (*)