TIMES JOGJA, YOGYAKARTA – Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. Dengan lebih dari 17 ribu pulau, dua pertiga wilayahnya adalah lautan yang menyimpan potensi ekonomi luar biasa: dari perikanan, pariwisata bahari, hingga energi laut dan jalur logistik strategis.

Namun, selama ini kita justru lebih sering “membelakangi laut.” Potensi ekonomi kelautan belum digarap optimal, sementara degradasi ekosistem pesisir terus meningkat. 

Inilah mengapa konsep ekonomi biru yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan harus menjadi tulang punggung pembangunan nasional ke depan.

Apa Itu Ekonomi Biru?

Ekonomi biru (blue economy) adalah pendekatan pembangunan yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan laut. 

Intinya adalah mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi dalam tata kelola sektor kelautan. Bukan hanya mengejar profit, tetapi juga memastikan laut tetap sehat, lestari, dan produktif dalam jangka panjang.

Konsep ini melampaui eksploitasi sumber daya. Ia menuntut inovasi dalam praktik perikanan berkelanjutan, budidaya laut modern, energi laut, pengolahan hasil laut bernilai tambah, pariwisata bahari berwawasan lingkungan, hingga perlindungan kawasan pesisir dan terumbu karang.

Urgensi Ekonomi Biru di Indonesia

Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan wilayah laut seluas 6,4 juta km², Indonesia seharusnya menjadi negara unggulan dalam implementasi ekonomi biru. Namun, berbagai tantangan masih membayangi: overfishing, kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang, pencemaran laut, serta lemahnya pengawasan di wilayah perairan.

Di sektor perikanan saja, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), potensi lestari (maximum sustainable yield) perikanan tangkap Indonesia mencapai 12,5 juta ton per tahun. 

Namun yang dimanfaatkan baru sekitar 65-70%, itu pun belum sepenuhnya dikelola secara berkelanjutan. Akibatnya, sebagian wilayah perairan mengalami tekanan ekologis serius.

Kebijakan Pemerintah dan Arah Baru

Pemerintah Indonesia, terutama di era Presiden Joko Widodo hingga kini diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto, telah menunjukkan komitmen memperkuat ekonomi maritim. 

Lewat KKP, Indonesia meluncurkan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota sebagai instrumen pengendali agar penangkapan ikan dilakukan sesuai daya dukung laut.

Selain itu, kebijakan rehabilitasi ekosistem pesisir juga mulai digencarkan. Program penanaman mangrove besar-besaran, yang menargetkan lebih dari 600 ribu hektare restorasi hingga 2025, menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah menjaga zona penyangga alami di pesisir.

Pemerintah juga membuka peluang investasi dalam sektor budidaya laut modern seperti rumput laut, kerang mutiara, lobster, dan ikan laut dalam sistem keramba jaring apung sebagai pilar masa depan ekonomi biru. 

Selain lebih ramah lingkungan daripada perikanan tangkap intensif, budidaya laut mampu menciptakan nilai tambah tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja.

Ekonomi Biru dalam Rakyat 

Salah satu keunggulan ekonomi biru adalah sifatnya yang inklusif. Sebagian besar pelaku sektor kelautan dan perikanan adalah nelayan tradisional, perempuan pesisir, dan pelaku UMKM pengolahan hasil laut. Artinya, jika dikelola dengan pendekatan yang tepat, ekonomi biru bisa menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat di desa-desa pesisir.

Namun demikian, tantangan besar masih menanti: keterbatasan akses nelayan pada pembiayaan, lemahnya infrastruktur dingin, harga jual ikan yang rendah di tingkat nelayan, serta ketimpangan akses pasar global. Maka, perlu integrasi kebijakan lintas sektor: antara kementerian kelautan, koperasi, keuangan, hingga teknologi dan pendidikan vokasi.

Salah satu peluang besar adalah mendorong digitalisasi rantai pasok perikanan. Aplikasi pencatatan hasil tangkap, transparansi harga, dan sistem pemasaran online bisa memangkas mata rantai distribusi dan meningkatkan pendapatan nelayan. Pemerintah perlu menggandeng startup dan BUMN untuk menyediakan platform inklusif ini.

Investasi Hijau di Laut

Laut adalah lumbung investasi masa depan, tetapi juga memerlukan perlindungan. Konsep blue carbon (karbon biru) menjadikan ekosistem laut seperti mangrove, lamun, dan rawa pasang surut sebagai penyerap karbon alami yang sangat efektif. 

Indonesia memiliki sekitar 3,3 juta hektare mangrove, terbesar di dunia, yang jika dikelola dengan baik bisa menjadi andalan dalam perdagangan karbon global.

Inisiatif seperti pembentukan Blue Bond (obligasi biru) juga perlu dikembangkan sebagai alternatif pembiayaan proyek-proyek kelautan berkelanjutan. Dunia internasional sangat tertarik pada proyek kelautan ramah lingkungan, dan Indonesia bisa menjadi pusat dari gelombang investasi biru di Asia.

Namun, hal ini menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan tata kelola, serta transparansi dalam pelaporan dampak lingkungan. Investasi tanpa pengawasan justru bisa mengulangi kesalahan masa lalu: eksploitasi demi devisa jangka pendek.

Laut Sehat, Rakyat Sejahtera

Ekonomi biru bukan sekadar jargon atau proyek elit. Ia adalah peluang untuk membuktikan bahwa kemakmuran dan keberlanjutan bisa berjalan beriringan. Indonesia memiliki segalanya: laut yang luas, biodiversitas tinggi, dan jutaan warga pesisir yang siap berkembang.

Tantangannya kini adalah memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Ekonomi biru harus dijalankan dengan pendekatan partisipatif, berbasis ilmu pengetahuan, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Kita punya satu laut, satu kesempatan, dan satu masa depan. Saatnya membangun ekonomi biru sebagai jalan pintas menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia yang berdaulat, mandiri, dan lestari.

***

*) Oleh : Hilma Fanniar Rohman, Dosen Perbankan Syariah, Universitas Ahmad Dahlan.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

___________
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.