TIMES JOGJA, YOGYAKARTA – Upaya pemerintah Indonesia membangun ekosistem pengadaan barang dan jasa yang bersih dan modern memasuki fase penting. Tiga lembaga strategis -LKPP, BPKP, dan KPK- resmi memperkuat kolaborasi dengan meluncurkan fitur e-Audit Katalog Versi 6, sebuah sistem pengawasan digital yang diklaim mampu mendeteksi kejanggalan transaksi secara otomatis dan real time.

Peluncuran yang digelar bersamaan dengan rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 ini berlangsung di Grha Pandawa Balai Kota Yogyakarta, Senin (8/12/2025). Acara tersebut juga diisi forum koordinasi nasional dan bimbingan teknis bagi APIP se-Indonesia.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa menegaskan bahwa digitalisasi hanya akan berarti jika dieksekusi secara nyata di lapangan.

“Mantra terakhir kita adalah implementasi. Sistem secanggih apa pun tidak ada nilainya kalau tidak dijalankan,” tegas Sarah di hadapan peserta.

Sarah menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan pemerintah kini sudah terekam secara elektronik dan dapat dilacak dalam waktu nyata. Integrasi data antarinstansi juga semakin kuat sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih cepat, akurat, dan minim risiko manipulasi.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo saat acara Hari Anti Korupsi dan lauching e-Katalog V6. (FOTO: A Riyadi/TIMES Indonesia)

LKPP juga terus mendorong e-catalogue sebagai ruang inklusif yang bukan hanya untuk pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga pelaku usaha, UMKM, kelompok masyarakat, hingga institusi pendidikan.

Tanpa Pengawasan Internal, Digitalisasi Tidak Cukup

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menegaskan bahwa teknologi tidak boleh membuat lembaga lengah. Menurutnya, akar persoalan korupsi dalam pengadaan telah berlangsung sejak lebih dari dua dekade dan hanya bisa ditekan melalui pengawasan internal yang kuat.

“Pengawasan internal adalah tulang punggung pemerintah. Kalau tidak diperkuat, maka ruang penyimpangan tetap terbuka,” ujarnya.

Ateh menekankan bahwa APIP harus semakin profesional, independen, dan mengandalkan analisis data, bukan sekadar pemeriksaan simbolis.

Ateh menegaskan data pengawasan 2020–2024 dari BPKP menunjukkan pengadaan barang/jasa adalah sektor paling rawan penyimpangan. Modus yang paling sering muncul meliputi persekongkolan tender, spesifikasi diarahkan ke merek tertentu, penggelembungan HPS, volume kurang dan kualitas rendah, transaksi fiktif, dan pengaturan pemenang.

“Dengan e-Audit, lubang untuk korupsi makin kecil. Ini peringatan keras bagi yang masih ingin coba-coba,” terang Ateh.

Early Warning System Aktif 24 Jam

Peringatan paling keras disampaikan oleh Wakil Ketua KPK sekaligus Koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi, Agus Joko Pramono.

Ia menyebut digitalisasi belanja pemerintah adalah pedang bermata dua. “Kalau percepatan belanja tak diimbangi pengawasan digital yang cukup, maka teknologi justru bisa melahirkan modus korupsi baru dan lebih cepat,” jelas Agus.

Kasus-kasus korupsi pengadaan di masa lalu menjadi pelajaran penting untuk memperkuat mekanisme kontrol.

Fitur e-Audit Katalog V6 disebut sebagai sistem yang melampaui fungsi aplikasi biasa. Sistem ini menjadi jantung baru pengawasan pengadaan nasional.

Agus menjelaskan sejumlah kapabilitas canggih fitur tersedia di plaform tersebut. Antara lain, deteksi dini (early warning system) terhadap anomali transaksi, analisis otomatis seluruh data pengadaan, bukan sampel semata, pendeteksi perubahan mencurigakan pada spesifikasi atau harga barang, pembacaan pola pembelian dan negosiasi instan, dan pemantauan potensi pengaturan pemenang tender.

Selain itu, kecerdasan buatan (AI) yang tertanam dapat mengenali produk meski merek atau visualnya diubah—menutup celah manipulasi spesifikasi.

“Dengan AI, perubahan kecil pada tampilan produk tetap bisa kami baca. Tujuannya menutup ruang manipulasi harga dan spesifikasi,” ungkap Agus.

Yogyakarta Jadi Tuan Rumah dan Siap Terapkan Sistem Baru

Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan kesiapan penuh mengadopsi fitur baru ini. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan bahwa digitalisasi pengawasan adalah kewajiban moral sekaligus sistem yang harus dimanfaatkan secara optimal.

“Kami siap belajar dan mengikuti fitur e-Audit Katalog versi 6. Ini membantu kami menjaga asas kehati-hatian dan mencegah peluang kecurangan,” jelas Hasto.

Menurutnya, e-Audit memungkinkan seluruh proses pengadaan terbaca secara berkelanjutan dan real time. Namun Hasto mengingatkan bahwa teknologi tidak akan menggantikan integritas.

“Sistem boleh canggih, tapi kecermatan dan niat baik tetap faktor utama. Tidak boleh ada kepentingan pribadi dalam pengadaan,” tambah Hasto.

Dalam kesempatan tersebut, Sarah Sadiqa kembali mengingatkan bahwa fitur e-Audit dibuat sebagai sistem peringatan, bukan vonis.

Sarah memberi contoh kasus di mana proses negosiasi yang normalnya berlangsung dua hari tiba-tiba selesai dalam satu menit. Secara teknis belum tentu salah, tetapi sistem akan memberi tanda merah untuk diperiksa.

“APIP harus menggunakan e-Audit ini secara rutin. Kalau ada indikasi penyimpangan, barulah ditindaklanjuti,” jelas Sarah.

Arsitektur Sinergi Tiga Lembaga

Dalam sistem nasional, pembagian peran tiga lembaga menjadi kunci sebagai berikut: LKPP yang bertugas membangun arsitektur teknologi dan kebijakan e-katalog, sedangkan BPKP bertugas memperkuat metodologi pengawasan internal. Sementara itu tugas KPK adalah mengoordinasikan strategi nasional pencegahan korupsi.

Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi menuju pengadaan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Dengan hadirnya e-Audit Katalog V6, pemerintah percaya bahwa pengawasan transaksi bukan hanya lebih cepat, tetapi juga lebih objektif karena berbasis data populasi.

Efek psikologis pengawasan digital juga diharapkan mampu membuat pelaku pengadaan berpikir dua kali sebelum melakukan penyimpangan.

Indonesia kini bergerak menuju tata kelola pengadaan yang lebih kuat—bukan hanya efisien dan adaptif, tetapi juga memiliki perlindungan teknologi yang komprehensif untuk mencegah korupsi sejak dini. (*)