TIMES JOGJA, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan kajian mendalam untuk memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L). Hal ini disampaikan sebagai respons atas instruksi Presiden untuk melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2025.

Dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Sri Mulyani menjelaskan bahwa langkah efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan tenaga honorer. “Akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian/ lembaga (K/L) itu, agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik yang baik,” ujarnya pada Jumat (14/2/2025).

Efisiensi Anggaran 2025 Fokus pada Pelayanan Publik

Presiden Prabowo SUbianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Target efisiensi yang ditetapkan mencapai Rp306,69 triliun, dengan rincian Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Inpres ini menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran guna menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan mengakibatkan PHK bagi tenaga honorer.

Perlindungan untuk Tenaga Honorer

Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa langkah efisiensi tidak memengaruhi belanja untuk tenaga honorer. “Tidak ada PHK di lingkungan K/L. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau rekonstruksi anggaran K/L tidak terdampak terhadap tenaga honorer,” tegasnya.

Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan publik dengan memastikan bahwa anggaran difokuskan pada peningkatan layanan, bukan sekadar pemerataan atau mengikuti pola anggaran tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya efisiensi tanpa mengorbankan pelayanan publik.

Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja K/L

Meski efisiensi anggaran menjadi prioritas, pemerintah memastikan bahwa kinerja kementerian dan lembaga tidak akan terganggu. Efisiensi dilakukan dengan cara mengoptimalkan penggunaan anggaran dan menghindari pemborosan, bukan dengan mengurangi tenaga kerja, terutama tenaga honorer yang berperan penting dalam pelayanan publik.

Sri Mulyani menambahkan, pihaknya akan terus memantau dan mengevaluasi langkah-langkah efisiensi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Khususnya tenaga honorer yang telah berkontribusi besar dalam pelayanan publik.