TIMES JOGJA, BANTUL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mengakui bahwa Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY tengah mengumpulkan data dan melakukan klarifikasi kepada sejumlah pihak terkait gagalnya pembangunan Agrowisata Bukit Dermo, Selopamioro, Imogiri.

Pelaksana Tugas Inspektur Inspektorat Bantul, Hermawan Setiaji, mengungkapkan bahwa sejumlah pihak telah dimintai keterangan oleh Kejati DIY, termasuk penyedia proyek, Kepala Dinas Pariwisata, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM), serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain itu, dokumen pengadaan, pelaksanaan, hingga bukti penyelesaian pengembalian dari pihak Cipta Wening juga telah diserahkan.

"Hari Senin teman-teman sudah diklarifikasi, mulai dari penyedia, Kepala Dinas Pariwisata, PPKOM, termasuk PPK. Semuanya sudah disampaikan informasinya ke Kejati DIY, termasuk dokumen pengadaan dan pelaksanaan, serta bukti penyelesaian pengembalian dari pihak Cipta Wening. Kita sekarang posisinya wait and see, kira-kira nanti langkah Kejati seperti apa," ujar Hermawan, ditemui awak media di Kantor nya di Kompleks Kantor Bupati Parasamya, Jumat (14/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya ketidakhati-hatian dalam proses pembangunan, yang mengakibatkan proyek bermasalah. 

Anggota DPRD Bantul, Herry Fahamsyah. (Foto: Edis/TIMES Indonesia)

BPK juga merekomendasikan adanya sanksi bagi pihak terkait, termasuk Cipta Wening, serta pemulihan kerugian negara senilai Rp1,5 miliar. Setelah dilakukan perhitungan lebih lanjut oleh Inspektorat, jumlah yang harus dikembalikan meningkat menjadi Rp1,6 miliar.

Sementara itu, terkait aset Bukit Dermo yang terbengkalai, pihaknya mendorong Dinas Pariwisata Bantul untuk melakukan pengamanan terhadap bangunan yang telah berdiri, seperti musala, menara, kios, dan fasilitas lainnya.

"Kami minta aset diamankan agar tidak semakin rusak, terutama saat musim hujan. Pengecekan rutin juga harus dilakukan," tambahnya.

Menanggapi permasalahan ini, anggota DPRD Bantul dari Partai Amanat Nasional, Herry Fahamsyah, menilai kegagalan pembangunan Bukit Dermo sebagai ironi. Menurutnya, proyek ini menggunakan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat, namun justru berujung pada masalah.

"Ini menjadi catatan bagi pusat. Bisa jadi nanti kepercayaan pemerintah pusat terhadap pengelolaan pariwisata di Bantul menurun," ujarnya.

Ia membandingkan kondisi ini dengan pengelolaan wisata berbasis masyarakat seperti di Bukit Becici dan Mangunan, Dlingo, yang berhasil berkembang tanpa dana besar dari pemerintah.

"Masyarakat di sana bisa mengelola dengan baik, sementara Pemkab Bantul, dengan modal dan kapasitas lebih besar, justru membuat Bukit Dermo bermasalah. Ini jadi ironi. Kepercayaan pusat kepada Pemkab Bantul bisa hilang, terutama di sektor pariwisata. Padahal, salah satu andalan PAD Bantul berasal dari sektor wisata," tegasnya.(*)