TIMES JOGJA, SLEMAN – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Sleman resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri atau Kejari Sleman melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah memperkuat sinergi dalam pelayanan di bidang hukum. Acara penandatanganan berlangsung di Aula Kantor Kejari Sleman, Rabu (14/5/2025).

MoU ini ditandatangani langsung oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya, dan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Bambang Yunianto.

Dalam sambutannya, Bupati Harda menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk meminimalkan potensi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program kerja perangkat daerah di Sleman.

“Sinergi ini penting agar seluruh kegiatan pemerintahan dapat dijalankan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan,” kata Harda.

Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi dengan Kejari Sleman merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor demi mewujudkan pelayanan hukum yang terbuka, akuntabel, dan mengedepankan kepentingan publik.

Turut hadir dalam kegiatan ini para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bupati Sleman turut mendorong mereka untuk aktif berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan terkait berbagai aspek hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

“Jangan ragu meminta pendampingan hukum, karena setiap langkah yang kita ambil pasti beririsan dengan regulasi yang berlaku,” tambah Harda.

Senada dengan Bupati, Kajari Sleman Bambang Yunianto menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara OPD dan Kejaksaan. Ia menekankan bahwa pendekatan preventif merupakan kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

“Kami berkomitmen membantu memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai aturan dan memenuhi standar mutu,” ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi, di akhir acara Bupati Sleman menyerahkan piagam penghargaan kepada Kejari Sleman atas kontribusinya sebagai mitra pendamping hukum bagi Pemkab Sleman selama tahun 2024. (*)