TIMES JOGJA, YOGYAKARTA – style="text-align:justify">Pemerintah Kota Yogyakarta (Pemkot Yogyakarta) yg piket kian serius memperkuat sistem drainase perkotaan sebagai benteng utama menghadapi hujan deras dan cuaca ekstrem. Sepanjang 2026, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta menyiapkan langkah komprehensif, mulai dari pembangunan drainase baru, pemeliharaan rutin, hingga penanganan insidentil di kawasan padat penduduk.

Upaya ini menjadi kelanjutan dari pekerjaan sepanjang 2025 yang dinilai berhasil menurunkan tingkat genangan di sejumlah titik rawan. Meski demikian, Pemkot mengakui masih ada beberapa lokasi yang membutuhkan penanganan lanjutan agar persoalan genangan bisa tertangani secara menyeluruh.

Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase DPUPKP Kota Yogyakarta, Rahmawan Kurniadi, menyampaikan bahwa kondisi drainase Kota Yogyakarta secara umum menunjukkan tren perbaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, genangan sudah jauh berkurang. Namun memang masih ada titik-titik tertentu yang ketika hujan deras tetap tergenang, seperti di kawasan Langensari dekat bengkel kereta serta Kampung Klitren,” ujar Kurniadi, Rabu (4/2/2026).

Ia menambahkan, untuk penanganan di Kampung Klitren, koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) telah disiapkan agar solusi yang dilakukan bersifat jangka panjang dan terintegrasi.

XT Square Tak Lagi Parah, Sampah Jadi Faktor Kunci

Sejumlah kawasan yang sebelumnya dikenal rawan genangan kini mulai menunjukkan perbaikan. Salah satunya XT Square, yang sempat menjadi perhatian publik saat hujan lebat mengguyur kota.

Menurut Kurniadi, genangan di kawasan tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh keterbatasan kapasitas saluran. Faktor lain yang cukup dominan adalah tumpukan sampah yang menyumbat inlet drainase.

“Setelah dilakukan perbaikan sistem dan pembersihan, sekarang genangan di XT Square hanya kecil dan cepat surut. Jadi bukan persoalan kapasitas saja, tapi juga perilaku dan kebersihan saluran,” jelasnya.

Dalam pengelolaan drainase, DPUPKP Kota Yogyakarta tidak lagi mengandalkan pola lama yang membuang air hujan secepat mungkin ke sungai. Sebaliknya, Pemkot menerapkan konsep drainase lestari, yakni menahan aliran air hujan sementara melalui sistem resapan yang terintegrasi dengan saluran.

“Kita arahkan air hujan untuk diresapkan terlebih dahulu melalui sumur resapan yang terhubung dengan drainase. Fungsinya sebagai ‘rem’, agar air tidak langsung mengalir besar ke sungai,” terang Kurniadi.

Selain memperlambat aliran air, sumur resapan juga berfungsi menangkap sedimen. Dengan demikian, pemeliharaan saluran menjadi lebih mudah dan risiko pendangkalan dapat ditekan.

Pemantauan drainase dilakukan secara berkala, khususnya saat musim hujan. DPUPKP juga aktif menindaklanjuti laporan warga melalui kanal aduan, seperti Jogja Smart Service (JSS).

“Kalau ada laporan genangan yang tidak surut dalam dua jam atau bahkan masih ada keesokan harinya, petugas langsung kami turunkan untuk cek lapangan,” tegasnya.

Saluran Irigasi Dialihfungsikan

Selain drainase, DPUPKP juga melakukan penataan saluran irigasi yang kini tak lagi optimal akibat berkurangnya lahan persawahan di wilayah kota.

Kurniadi menjelaskan, perbedaan mendasar antara drainase dan irigasi terletak pada karakter aliran air. Drainase seharusnya kering saat tidak hujan, sementara irigasi idealnya mengalir sepanjang waktu karena bersumber dari bendung untuk mengairi sawah.

“Karena fungsi irigasi di kota makin berkurang, beberapa saluran yang sudah tidak aktif kami konversi menjadi drainase. Bahkan kami tambahkan sumur resapan untuk membantu mengurangi genangan,” katanya.

Anggaran Rp14,8 Miliar, Fokus Kotagede dan Rejowinangun

Pada 2026, DPUPKP Kota Yogyakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp14,8 miliar khusus untuk kegiatan drainase. Dana tersebut mencakup pembangunan baru, operasi dan pemeliharaan, serta penanganan insidentil.

Salah satu proyek strategis berada di kawasan Kotagede, tepatnya di ruas Jalan Kemasan–Nyi Pembayun, dengan nilai pekerjaan sekitar Rp3 miliar. Proyek ini menghubungkan saluran yang dibangun Bina Marga pada 2024 dengan saluran lama yang dibangun DPUPKP pada 2021.

“Setelah saluran terhubung, aliran air menjadi lebih lancar dan tidak lagi terhenti di ujung saluran,” jelas Kurniadi.

Selain itu, pembangunan lanjutan juga dilakukan di Rejowinangun dengan anggaran sekitar Rp3 miliar. Proyek ini merupakan kelanjutan penanganan tahun sebelumnya, termasuk penarikan dan pembesaran saluran hingga ke cabang-cabang ke arah selatan dan timur.

Langkah tersebut ditujukan untuk menghilangkan titik-titik genangan yang selama ini kerap muncul saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut.

Dana Insidentil Disiapkan untuk Kondisi Mendesak

DPUPKP juga mengalokasikan dana insidentil sekitar Rp2 miliar guna menangani kerusakan drainase yang bersifat mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat.

“Kalau kerusakannya cukup berat, satu titik bisa membutuhkan anggaran sekitar Rp200 juta agar penanganannya benar-benar tuntas. Biasanya terjadi di gang sempit atau kawasan permukiman padat,” ungkap Kurniadi.

Melalui penguatan sistem drainase, konversi saluran irigasi, serta penerapan konsep drainase lestari, Pemkot Yogyakarta berharap risiko genangan dan kerusakan infrastruktur akibat cuaca ekstrem dapat ditekan secara signifikan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan sistem pengelolaan air perkotaan yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. (*)