JAKARTA – Institute of International Studies (IIS) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyoroti eskalasi konflik di Timur Tengah setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026.

Operasi militer yang dinamakan Operation Lion’s Roar tersebut menargetkan sejumlah fasilitas militer, sistem pertahanan, serta pusat kepemimpinan Iran.

Serangan itu kemudian dibalas Iran dengan meluncurkan rudal balistik dan drone ke beberapa wilayah di Israel, pangkalan militer Amerika Serikat, serta negara sekutu di kawasan Teluk.

Situasi ini memicu kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Menanggapi perkembangan tersebut, IIS UGM mengecam tindakan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel.

Menurut mereka, serangan tersebut berpotensi mengganggu proses diplomasi internasional yang tengah berlangsung, terutama terkait negosiasi program nuklir Iran.

Ketua Departemen Ilmu Komunikasi UGM, Ririn Tri Nurhayati, S.IP., M.Si., M.A., Ph.D., menilai langkah militer tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan agresi yang mengancam stabilitas kawasan.

“Kami mendorong pemerintah Indonesia untuk menyampaikan kecaman terhadap agresi militer tersebut serta membawa persoalan ini ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar dapat ditindaklanjuti secara adil,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Potensi Meningkatnya Ancaman Nuklir

Peneliti IIS UGM, Muhadi Sugiono, MA, yang juga aktif dalam kampanye internasional pelarangan senjata nuklir, menilai situasi ini dapat berdampak pada masa depan rezim nonproliferasi nuklir global.

Ia menjelaskan bahwa sistem pengendalian nuklir dunia saat ini bertumpu pada Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) yang mengedepankan tiga prinsip utama: pencegahan penyebaran senjata nuklir, pelucutan senjata, serta pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai.

Namun, meningkatnya tekanan militer terhadap Iran dapat memicu perubahan sikap negara tersebut terhadap komitmen internasional.

“Jika Iran merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan dari sistem internasional, maka kemungkinan untuk mengembangkan kemampuan nuklir akan semakin besar. Hal ini bisa memicu perlombaan senjata baru,” kata Muhadi.

Dorong Evaluasi Keanggotaan Indonesia di BoP

Selain menyoroti konflik tersebut, IIS UGM juga meminta pemerintah Indonesia mengevaluasi keterlibatan dalam Board of Peace (BoP).

Ririn menilai keberadaan Amerika Serikat dan Israel dalam forum tersebut menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas BoP sebagai lembaga yang mengusung agenda perdamaian global.

“Keanggotaan Indonesia dalam BoP perlu dikaji ulang karena situasi ini menunjukkan adanya kontradiksi antara semangat perdamaian dan realitas politik yang terjadi,” ujarnya.

Dosen Hubungan Internasional UGM, Dr. Diah Kusumaningrum, juga berpendapat bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan dampak reputasi internasional dari keputusan tersebut.

Menurutnya, kebijakan luar negeri Indonesia selama ini dikenal berpijak pada nilai anti-kolonialisme, solidaritas global selatan, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif.

“Indonesia harus memastikan bahwa setiap keputusan diplomasi tetap sejalan dengan nilai-nilai tersebut,” jelasnya.

Perkuat Solidaritas Global South

Dalam pernyataannya, IIS UGM juga mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat solidaritas dengan negara-negara Global South dalam menghadapi dinamika geopolitik global.

Peneliti IIS UGM, Dr. Randy Wirasta Nandyatama, menilai bahwa komitmen Indonesia terhadap solidaritas negara berkembang merupakan bagian penting dari identitas diplomasi Indonesia sejak masa kemerdekaan.

Menurutnya, prinsip-prinsip yang tertuang dalam Dasasila Bandung dapat menjadi dasar untuk memperkuat kerja sama internasional di tengah meningkatnya ketegangan global.

“Indonesia memiliki reputasi sebagai negara yang aktif memperjuangkan perdamaian dan solidaritas internasional. Peran tersebut perlu terus diperkuat melalui berbagai forum diplomasi,” ujarnya.

Pentingnya Diskusi Publik dalam Kebijakan Luar Negeri

IIS UGM juga menyoroti pentingnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan luar negeri Indonesia.

Guru Besar Hubungan Internasional UGM, Prof. Dr. Poppy S. Winanti, menilai bahwa keputusan strategis dalam diplomasi internasional seharusnya melibatkan diskusi yang lebih luas agar tetap selaras dengan prinsip politik luar negeri Indonesia.

“Proses deliberasi publik penting agar kebijakan luar negeri tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik sesaat, tetapi juga mencerminkan nilai dan kepentingan nasional,” paparnya. (*)