YOGYAKARTA – Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang diprakarsai Amerika Serikat menuai sorotan dari kalangan akademisi. Guru Besar Hubungan Internasional Fisipol UGM, Prof. Siti Mutiah Setyawati, menilai langkah tersebut justru berpotensi mengurangi peluang Indonesia untuk tampil sebagai mediator dalam konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel di kawasan Timur Tengah.

Menurutnya, pemerintah perlu meninjau kembali keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut dengan mempertimbangkan implikasi terhadap politik luar negeri dan posisi diplomasi Indonesia di kancah global.

Dalam diskusi Pojok Bulaksumur berapa waktu lalu, Siti menilai terdapat persoalan mendasar pada komposisi keanggotaan Board of Peace. Forum ini diklaim bertujuan menciptakan perdamaian di Gaza, namun justru tidak melibatkan Palestina sebagai pihak yang terlibat langsung dalam konflik.

Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan keraguan terhadap efektivitas forum tersebut dalam membangun perdamaian.

“Board of Peace diklaim ingin menciptakan perdamaian di Gaza, tetapi Palestina tidak dilibatkan sebagai anggota. Sulit membayangkan proses perdamaian tanpa menghadirkan pihak yang berkonflik,” ujarnya, Sabtu (7/3/2026)

Selain itu, Siti juga menyoroti model kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Dalam praktik diplomasi internasional, organisasi biasanya diwakili oleh negara melalui pemerintah resmi. Namun dalam BoP, pola kepemimpinan dinilai lebih bersifat personal sehingga memunculkan pertanyaan mengenai legitimasi dan tata kelola diplomasi internasional.

Risiko Hilangnya Persepsi Netralitas Indonesia

Siti menjelaskan bahwa posisi Indonesia dalam BoP dapat memunculkan persepsi keberpihakan di mata negara lain, terutama Iran. Dalam diplomasi perdamaian, netralitas mediator menjadi faktor penting agar semua pihak bersedia menerima peran penengah.

Jika Indonesia dianggap berada dalam blok tertentu, peluang untuk dipercaya sebagai mediator akan semakin kecil.

“Ketika Indonesia masuk dalam BoP yang beranggotakan Amerika Serikat dan Israel, pihak lain seperti Iran bisa saja memandang Indonesia tidak lagi netral,” jelasnya.

Ia juga menilai Indonesia perlu realistis melihat kapasitas diplomasi dalam struktur kekuatan global. Sebagai negara berkembang, Indonesia harus berhati-hati ketika terlibat dalam forum yang berkaitan dengan konflik besar antara kekuatan global.

Di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, Siti menekankan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan tersebut.

Menurutnya, ribuan WNI tinggal dan bekerja di wilayah Teluk sehingga risiko keamanan akibat konflik perlu menjadi perhatian utama pemerintah, termasuk menyiapkan langkah perlindungan dan evakuasi jika diperlukan.

“Hal yang paling mendesak adalah memastikan keselamatan WNI di kawasan itu, karena jumlah mereka cukup besar,” tegasnya.

Akar Panjang Konflik Iran dan Amerika Serikat

Siti juga mengingatkan bahwa ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat memiliki sejarah panjang. Hubungan kedua negara memburuk sejak Revolusi Iran tahun 1979, yang diikuti krisis penyanderaan di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran.

Sejak saat itu, hubungan diplomatik Iran dengan negara-negara Barat terus diwarnai ketegangan, termasuk berbagai sanksi ekonomi dan tekanan politik internasional.

Menurutnya, dinamika geopolitik yang kompleks membuat konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi berlangsung lama.

“Dalam pengalaman hubungan internasional, konflik seperti ini sering berlangsung bertahun-tahun, tergantung dinamika kekuatan yang terlibat,” pparnya. (*).