TIMES JOGJA, MALANG – Media sosial kini menjadi rujukan cepat masyarakat untuk mencari informasi kesehatan. Namun di balik kemudahan tersebut, tersembunyi risiko serius berupa misinformasi yang dapat menyesatkan dan membahayakan.

Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. apt. Zullies Ikawati, Ph.D., mengingatkan pentingnya literasi kesehatan dan literasi digital agar masyarakat tidak terjebak konten keliru di ruang digital.

Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial semakin dominan sebagai sumber informasi, termasuk soal kesehatan. Beragam konten seperti tips pola makan, klaim khasiat obat dan herbal, hingga saran pengobatan penyakit kronis dapat diakses hanya dalam hitungan detik. Sayangnya, tidak semua informasi tersebut sejalan dengan pedoman medis dan bukti ilmiah.

Prof. Zullies Ikawati menegaskan bahwa derasnya arus informasi kesehatan di media sosial menyimpan persoalan serius. Banyak konten yang tidak akurat, bahkan berpotensi membahayakan.

Infodemic dan Algoritma Medsos Picu Misinformasi Kesehatan

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sejak pandemi COVID-19 telah memperkenalkan istilah infodemic, yakni kondisi banjir informasi yang mencampuradukkan fakta, opini, dan hoaks, sehingga masyarakat kesulitan membedakan kebenaran.

“Infodemic tidak berhenti saat pandemi mereda. Justru kini meluas ke berbagai isu kesehatan sehari-hari, mulai dari obat yang diklaim ‘ajaib’ hingga terapi alternatif tanpa dasar ilmiah,” ujar Zullies UGM, Sabtu (17/1/2026).

Ia mengungkapkan, sejumlah studi menunjukkan tingginya proporsi misinformasi kesehatan di media sosial, terutama pada topik obat, vaksin, dan penyakit kronis. Pada isu tertentu, seperti produk rokok dan obat-obatan, misinformasi bahkan dilaporkan bisa mencapai lebih dari 80 persen.

Untuk vaksin, angkanya mendekati separuh konten, sementara penyakit kronis dan terapi medis juga menunjukkan tingkat misinformasi yang signifikan.

Menurutnya, kondisi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang cenderung mempromosikan konten sensasional, emosional, dan menjanjikan hasil instan. “Konten seperti itu mudah viral, tetapi sering kali tidak berbasis bukti ilmiah,” jelasnya.

Di Indonesia, persoalan serupa tercermin dari data penanganan hoaks pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat ribuan isu hoaks setiap tahun, dengan tema kesehatan menjadi salah satu kategori terbanyak. Hingga akhir 2023, tercatat lebih dari 12 ribu isu hoaks telah ditangani, dan lebih dari 2.300 di antaranya berkaitan dengan kesehatan.

Zullies menilai isu kesehatan kerap dimanfaatkan karena mudah memicu emosi publik. Ketakutan dan harapan untuk sembuh cepat membuat masyarakat lebih mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Literasi Kesehatan Jadi Kunci Menyaring Informasi Digital

Dari sisi produk kesehatan, tantangan semakin kompleks karena informasi sering bercampur dengan promosi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara rutin merilis hasil pengawasan produk obat tradisional dan suplemen yang tidak memenuhi syarat keamanan. Bahkan, pada semester pertama 2025, BPOM menemukan puluhan ribu konten obat dan makanan ilegal di platform digital dan e-commerce.

“Ini menunjukkan bahwa informasi kesehatan di ruang digital tidak pernah benar-benar netral. Ada kepentingan komersial di dalamnya,” tegas Zullies.

Karena itu, ia menekankan literasi kesehatan sebagai kunci utama. Informasi kesehatan yang dapat dipercaya umumnya memiliki sumber jelas, disampaikan oleh pihak yang kompeten, menggunakan bahasa proporsional, serta menjelaskan manfaat dan risiko secara seimbang. Sebaliknya, masyarakat perlu waspada terhadap klaim yang terlalu pasti, menjanjikan hasil instan, atau menyebut “aman untuk semua orang” tanpa pengecualian.

“Dalam dunia kesehatan, hampir tidak ada intervensi yang sepenuhnya tanpa risiko,” katanya.

Zullies juga membagikan langkah praktis agar masyarakat dapat menyaring informasi kesehatan tanpa harus menjadi ahli. Di antaranya dengan memeriksa identitas dan kompetensi sumber, mewaspadai kalimat seperti “100 persen aman”, “tanpa efek samping”, atau “dokter tidak mau kamu tahu”, serta memahami bahwa testimoni pribadi bukan bukti ilmiah yang berlaku untuk semua orang.

Konten kesehatan yang kredibel, lanjutnya, biasanya konsisten, tidak sensasional, tidak mendorong swadiagnosis berlebihan, dan mengarahkan pembaca untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, lansia, dan pasien dengan penyakit penyerta.

Ia menegaskan bahwa regulasi sebenarnya sudah tersedia, baik melalui BPOM maupun Kementerian Kesehatan. Namun, regulasi saja tidak cukup tanpa kesadaran publik dan tanggung jawab pembuat konten.

Dalam konteks ini, Zullies menilai tenaga kesehatan memiliki peran strategis. Dokter, apoteker, dan akademisi perlu hadir aktif di media sosial untuk mengisi ruang informasi dengan edukasi yang benar, mudah dipahami, dan empatik.

“Kehadiran tenaga kesehatan di media sosial bukan untuk menggantikan konsultasi klinis, tetapi membantu masyarakat memahami batasan informasi digital dan kapan harus mencari pertolongan profesional,” ujarnya.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa media sosial bukan musuh, tetapi juga tidak bisa dijadikan satu-satunya rujukan kebenaran. “Dalam urusan kesehatan, kehati-hatian bukan tanda ketakutan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain,” ujarnya. (*)