TIMES JOGJA, BANTUL – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bantul mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kecurangan dalam sistem lelang jabatan dengan menerapkan manajemen talenta berbasis digital. Sistem ini akan mulai digunakan pada tahun 2025, menggantikan metode manual yang dinilai rawan manipulasi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bantul, Isa Budihartomo, menjelaskan bahwa penerapan manajemen talenta digital ini tidak hanya mendukung transparansi, tetapi juga mengurangi peluang kecurangan dalam proses seleksi jabatan.

"Selama ini, lelang jabatan manual berpotensi menimbulkan indikasi permainan. Dengan sistem digital, seluruh data ASN akan otomatis terintegrasi dan diperbarui secara mandiri. Hal ini memastikan proses seleksi berlangsung transparan dan akuntabel," ungkap Isa, Senin (29/12/2024).

Isa menambahkan bahwa sistem digital ini mampu memetakan potensi dan kinerja ASN secara objektif. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar dalam menentukan kandidat yang layak untuk mengisi jabatan tertentu.

Salah satu keunggulan utama sistem manajemen talenta digital adalah kemampuannya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi individu (sumbu X) dan kinerja mereka (sumbu Y). Posisi setiap ASN dalam peta koordinat ini akan menentukan peluang mereka untuk mengisi jabatan strategis.

"Kandidat terbaik akan dipilih berdasarkan peringkat. Peringkat 1, 2, dan 3 akan diajukan sebagai suksesor, yang kemudian diwawancarai oleh Bupati. Dengan sistem ini, proses seleksi menjadi jauh lebih terbuka dan terhindar dari kecurangan," jelas Isa.

Selain itu, aplikasi ini akan diintegrasikan secara nasional melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga ASN dengan level tertinggi (level 9) dapat memenuhi kebutuhan nasional, sementara level 7 dan 8 digunakan untuk kebutuhan daerah.

Isa juga menekankan bahwa manajemen talenta digital ini dirancang untuk mendorong profesionalisme ASN. Aplikasi ini menyediakan fasilitas bagi pegawai untuk mengembangkan kompetensi mereka jika merasa kurang memenuhi kualifikasi.

"ASN akan tahu posisi mereka secara jelas, termasuk peluang mereka untuk mengisi jabatan tertentu. Proses ini tidak hanya transparan, tetapi juga memberi motivasi bagi ASN untuk terus meningkatkan kapasitas mereka," tambahnya.

Pemkab Bantul menargetkan aplikasi ini mulai dioperasikan pada tahun 2025. Dengan penerapan sistem digital ini, pemerintah berharap proses seleksi jabatan tidak hanya lebih transparan, tetapi juga mampu menghasilkan pejabat yang kompeten dan berkualitas, tanpa adanya intervensi atau permainan dalam prosesnya.

Langkah ini merupakan upaya Pemkab Bantul untuk memenuhi amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Tahun 2023, yang mengharuskan digitalisasi manajemen ASN dan penerapan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia. (*)