TIMES JOGJA, YOGYAKARTA – Alih fungsi lahan atau degradasi lahan pertanian di DIY semakin besar dan luas. Hal ini tentu berdampak pada sektor pertanian dan ketersedian pangan.

Kepala BPS DIY, Sugeng Arianto mengatakan alih fungsi lahan di DIY akibat pembangunan infrastruktur tanpa memperhatikan dampak kesehatan lingkungan ternyata menimbulkan dampak yang luas. Perlu solusi riil dari negara selain bertindak saat terjadi bencana dan melakukan upaya antisipasi pra bencana.

“Adanya keluhan ketika hujan datang lingkungan sekitar akan banjir dan krisis air bersih. Kawasan yang menjadi resapan air dengan berbagai tanaman dan pohon perlu dipertahankan tidak boleh menjadi pemukiman yang dapat merusak fungsinya,” jelas Sugeng, Rabu (11/1/2023).

Sugeng menyampaikan dampak pembangunan infrastruktur dapat diidentifikasi secara langsung, sehingga dapat dilakukan mitigasi secara cepat. Misalnya, berupa pemindahan penduduk. Berkaitan dengan luasnya lahan pertanian terdampak pembangunan infrastruktur, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh kembali terhadap pelaksanaan program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Kendala utama penyebab tidak lancarnya pelaksanaan LP2B harus menjadi fokus perhatian, sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan. Dengan demikian lahan pertanian tidak terus tergerus dan selanjutnya daerah menjadi mandiri secara pangan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY, Sugeng Purwanto, berharap ada solusi terkait berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian di DIY yang semakin tinggi.

“Alih fungsi lahan pertanian di DIY cukup tinggi setiap tahunnya. Ini menjadi perhatian DPKP DIY guna mencari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan pertanian DIY," ungkapnya. (*)