TIMES JOGJA, BANTUL – Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) bukanlah oposisi bagi pemerintah kalurahan. Namun, Bamuskal tetap dituntut untuk berpikir kritis dan menjalankan peran strategisnya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kalurahan.

“Bamuskal bukan oposisi, tapi harus tetap bisa berpikir kritis dan mendukung program pemerintah kalurahan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat,” tegas Halim dalam Apel Besar Bamuskal se-Kabupaten Bantul yang digelar di Lapangan Paseban, Bantul, Sabtu (17/5/2025).

Menurutnya, sikap kritis yang konstruktif merupakan bentuk kedewasaan dan tanggung jawab dalam membangun sinergi yang harmonis antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan pemerintah kabupaten.

Halim juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan apel besar dan pembacaan maklumat Bamuskal sebagai wujud komitmen menjaga integritas dan memperkuat partisipasi dalam proses pemerintahan. 

Ia menilai Bamuskal memiliki peran penting dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta turut serta dalam merumuskan kebijakan melalui musyawarah.

“Musyawarah adalah ruh dari demokrasi kita. Keputusan strategis yang diambil secara musyawarah akan menghasilkan kebijakan yang legitimate dan diterima masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, sebagai lembaga legislatif di tingkat kalurahan, Bamuskal juga diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara transparan dan akuntabel. Lebih lanjut Politikus PKB ini menegaskan bahwa pengawasan ini bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan jalannya program dan kebijakan dengan benar.

Ia pun mengajak seluruh anggota Bamuskal untuk terus meningkatkan kapasitas, menjaga integritas, dan menjadi teladan dalam mengemban amanah rakyat. “Kita semua punya cita-cita yang sama: mewujudkan Bantul yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. (*)