TIMES JOGJA, YOGYAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) atas pencapaian tertinggi dalam Monitoring Center for Prevention (MCP). Dengan skor 95,56 pada tahun 2024, Jateng mencatatkan diri sebagai provinsi dengan tingkat integritas dan tata kelola pemerintahan terbaik di Indonesia.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto kepada Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin, dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah yang digelar di Jogja Expo Center (JEC), Rabu (19/3/2025). Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari beberapa daerah, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Raihan penghargaan tersebut membuktikan bahwa Pemprov Jateng menunjukkan konsistensinya dalam meningkatkan skor MCP setiap tahun. Pada 2023, nilai MCP Jateng tercatat 90,80 dan meningkat menjadi 95,56 pada 2024. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“MCP ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan upaya nyata dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi,” ujar Taj Yasin.

Sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi, MCP KPK mencakup delapan area utama, yakni perencanaan dan penganggaran, pelayanan publik, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengadaan barang dan jasa, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan aset daerah, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk menjaga tren positif ini, Pemprov Jateng terus memperkuat sistem administrasi, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, guna mencegah potensi kecurangan. Taj Yasin menegaskan bahwa pejabat daerah, termasuk bupati dan wali kota, harus memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya.

“Kami tidak memberikan toleransi terhadap praktik korupsi. Semua jajaran pemerintahan harus berkomitmen penuh dalam membangun tata kelola yang bersih,” tegasnya.

Selain Jateng, tiga kabupaten di provinsi tersebut juga mendapatkan apresiasi serupa dari KPK, yakni Sragen, Batang, dan Wonogiri. Diharapkan, capaian ini dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Dengan pencapaian ini, Pemprov Jateng optimistis dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas integritas birokrasi demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik dan bersih dari korupsi. (*)