TIMES JOGJA, BANTUL – Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menawarkan tempat tinggal sementara di rumah dinasnya kepada Mbah Tupon, warga Padukuhan Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, yang tengah menghadapi persoalan sengketa tanah. Tawaran itu disampaikan langsung Halim saat bertandang ke rumah Mbah Tupon dan keluarganya pada Selasa (29/4/2025).

"Tadi saya tawarkan Mbah Tupon dan keluarganya untuk tinggal sementara di Rumah Dinas Bupati Bantul. Di sana ada dua kamar kosong yang bisa digunakan, jika beliau merasa tidak aman dan tidak nyaman tinggal di rumah sendiri," ujar Halim.

Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan dan kepedulian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, menyusul maraknya kunjungan tamu tak dikenal ke rumah Mbah Tupon yang memunculkan kekhawatiran akan keselamatan keluarga.

Menurut Halim, fasilitas tinggal sementara di rumah dinas sebelumnya juga pernah digunakan oleh warga yang mengalami tekanan dari debt collector. Ia memastikan tawaran ini diberikan hingga Mbah Tupon merasa aman dan permasalahan hukum terkait tanahnya tuntas diselesaikan.

"Di rumah dinas itu ada beberapa kamar kosong. Dulu juga pernah digunakan oleh keluarga yang dikejar-kejar rentenir. Mereka tinggal di sana dua malam," ungkapnya.

Selain perlindungan tempat tinggal, Pemkab Bantul juga membentuk tim hukum yang dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Hukum. Tim ini bertugas menyelidiki kasus sengketa tanah yang menimpa Mbah Tupon, termasuk menghimpun bukti dan melakukan klarifikasi terhadap pihak notaris serta instansi terkait.

“Tim hukum akan melakukan investigasi untuk mengungkap fakta yang terang, agar tidak ada versi-versi yang membingungkan. Kami akan dampingi Mbah Tupon sepenuhnya,” tegas Halim.

Pemkab juga siap melakukan pendampingan hukum hingga ke kepolisian dan kejaksaan jika mediasi gagal dilakukan. Halim menekankan bahwa seluruh pendampingan hukum ini diberikan secara cuma-cuma, khususnya bagi warga miskin yang rentan terhadap praktik mafia tanah.

Lebih lanjut, Halim memastikan pihaknya akan mengirim surat ke lembaga keuangan agar proses lelang tanah Mbah Tupon dihentikan. Ia juga menyampaikan bahwa BPN sudah bersikap untuk menahan seluruh aktivitas yang berpotensi menimbulkan keputusan yang salah.

Pendampingan psikologis juga akan diberikan kepada Mbah Tupon, yang diketahui mengalami trauma akibat peristiwa ini. Halim berpesan agar Mbah Tupon tetap tenang dan menjelaskan kepada para tamu bahwa kasus ini telah ditangani oleh pemerintah.

"Artinya, ini all out. Sekali lagi saya tegaskan, Pemkab Bantul all out untuk membela Mbah Tupon ini," tegas Halim.

Komandan Kodim 0729 Bantul, Letkol Inf Muhidin, yang turut hadir dalam kunjungan itu, menyatakan kesiapan TNI untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi Mbah Tupon dan warga sekitar.

"Dan kami di sini akan bersikap netral," katanya.

Sementara itu, Mbah Tupon mengaku terharu dan berterima kasih atas perhatian Bupati Bantul dan para pihak yang mendukungnya. Meski ditawari tinggal di rumah dinas, ia memilih tetap tinggal di rumah sendiri.

"Nggih, kulo remenne teng mriki mawon. Mboten teng enggen rumah dinas Pak Bupati. Sing penting putu kulo yo nggih selamet," ujarnya sambil meneteskan air mata.

Mbah Tupon berharap seluruh pihak yang membantu bisa mengembalikan hak atas tanah miliknya.

"Sing penting sertifikat kulo gek enggal-enggal wangsul," harapnya. (*)