TIMES JOGJA, BANTUL – Pencairan Dana Desa (DD) mengalami keterlambatan akibat kebijakan baru yang mewajibkan 20 persen anggaran dialokasikan untuk program ketahanan pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Desa (Kepmendes) Nomor 3 Tahun 2025.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMKal ) Bantul, Sri Nuryanti, menjelaskan bahwa pencairan DD masih dalam proses di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) DIY. Sementara itu, Alokasi Dana Desa (ADD) yang diajukan pada Januari-Februari sudah cair lebih dulu.

"Dana Desa kini difokuskan untuk ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui Program BLT DD. Namun, pencairannya tertunda karena adanya ketentuan baru yang mengharuskan pengelolaan program Ketapang atau ketahanan pangan lewat BUMDes," ungkap Sri Nuryanti, Selasa (25/2/2025).

Ia menambahkan bahwa saat ini posisi 71 desa sudah berada di KPPN dan masih dalam proses sinkronisasi tagging. Dari jumlah tersebut, pencairan dibagi dalam tiga gelombang, yaitu gelombang pertama sebanyak 26 desa, gelombang kedua 28 desa, dan gelombang ketiga 17 desa. 

Sementara itu, masih ada empat kalurahan yang belum masuk dalam daftar pencairan, yakni Bangunharjo, Dlingo, Sidomulyo, dan Wijirejo.

"Insya Allah besok proses sinkronisasi selesai, sehingga pencairan dapat segera dilakukan," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa regulasi mengenai alokasi DD untuk ketahanan pangan ini baru diberlakukan dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024. Sebelumnya, aturan serupa belum diatur dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2023. (*)