BANTUL – Jajaran pengurus Partai Buruh Kabupaten Bantul resmi menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai.

Meski demikian, mereka menegaskan komitmen memperjuangkan kesejahteraan dan hak-hak buruh tetap akan dilanjutkan melalui Organisasi KSPSI.

Mantan Ketua Partai Buruh Bantul, Sarjono, mengatakan keputusan tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama KSPSI kabupaten/kota se-DIY yang digelar di Kantor DPD KSPSI Bintaran, Minggu (5/7/2026).

"Kami pengurus Partai Buruh Bantul menyatakan mengundurkan diri. Namun perjuangan tetap kami lanjutkan melalui organisasi KSPSI. Bagi teman-teman yang ingin tetap bergabung di Partai Buruh atau partai lain kami persilakan. Yang terpenting, perjuangan untuk kesejahteraan dan pembelaan buruh tetap menjadi yang utama," ujar Sarjono.

Ia menegaskan, keputusan tersebut bukan dilatarbelakangi persoalan pribadi maupun konflik internal organisasi.

Baca juga

Sah! Ariyanto Nugroho Terpilih Pimpin PCNU Sleman, Tegaskan Arah Baru Organisasi

Menurutnya, langkah itu merupakan sikap politik yang didasarkan pada pertimbangan ideologis serta komitmen terhadap cita-cita awal perjuangan gerakan buruh.

Sarjono menjelaskan, Partai Buruh dibangun sebagai alat politik kelas pekerja untuk memperjuangkan kepentingan buruh, termasuk menolak kebijakan yang dinilai merugikan pekerja seperti Undang-Undang Cipta Kerja. 

Namun, menurutnya, dinamika politik nasional memunculkan perbedaan pandangan ketika Partai Buruh berada dalam barisan politik yang sama dengan pihak-pihak yang mendukung lahirnya UU Cipta Kerja.

Karena itu, mereka memilih mundur dari struktur partai, namun tetap menghormati kader yang melanjutkan perjuangan di Partai Buruh.

Baca juga

Pengurus Partai Buruh Bantul Resmi Undur Diri, Perjuangan Buruh Berlanjut Lewat KSPSI

Ke depan, KSPSI akan memfokuskan diri pada konsolidasi gerakan buruh yang lebih luas, independen, dan demokratis. 

Lebih lanjut Sarjono mengajak serikat pekerja, organisasi rakyat, petani, nelayan, akademisi, mahasiswa, pegiat HAM, seniman, serta elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dan berbagai kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. (*)