JOGJA – Ancaman kemarau panjang mulai perlu diantisipasi menyusul potensi penguatan fenomena El Nino 2026 yang beriringan dengan Indian Ocean Dipole (IOD) positif.

Kondisi tersebut berpotensi menekan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia dan memicu dampak lanjutan, mulai dari kekeringan hingga persoalan ketahanan pangan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan El Nino pada 2026 berpeluang berkembang ke kategori kuat. Bahkan, peluang peningkatan menjadi kategori amat kuat diperkirakan mencapai 75 persen pada periode Agustus-Oktober.

Dosen Departemen Geografi Lingkungan UGM, Dr. Emilya Nurjani, S.Si., M.Si., mengatakan El Nino dan IOD positif merupakan fenomena iklim regional hingga global yang dapat memengaruhi pola curah hujan di Indonesia.

Menurutnya, kedua fenomena tersebut berkaitan dengan perubahan suhu muka laut, tetapi terjadi di kawasan yang berbeda.

El Nino berhubungan dengan kondisi laut di wilayah Pasifik tropis, sedangkan IOD positif berkaitan dengan perbedaan suhu muka laut di bagian barat dan timur Samudra Hindia.

“Ketika kedua fenomena tersebut berkembang secara bersamaan, efeknya dapat saling memperkuat dalam mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia,” jelas Emilya, Rabu (12/8/2026).

Risiko Kemarau Berbeda Tiap Wilayah

Emilya menjelaskan, kombinasi El Nino dan IOD positif dapat membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang sekaligus menyebabkan datangnya musim hujan mundur. Namun, tingkat dampaknya tidak akan sama di seluruh wilayah Indonesia.

Karakteristik geografis menjadi salah satu faktor penentu. Lokasi, pola monsun, topografi, bentuk lahan, kondisi hidrologis, hingga karakteristik geologi turut memengaruhi tingkat risiko kekeringan suatu daerah.

Karena itu, fenomena yang kerap disebut El Nino Godzilla tersebut, menurut Emilya, tidak cukup dipandang sebagai ancaman iklim ekstrem. Fenomena itu juga harus menjadi peringatan agar pemerintah dan masyarakat memahami tingkat kerentanan serta kemampuan adaptasi setiap wilayah.

“Wilayah memiliki tingkat risiko dan kapasitas adaptasi yang berbeda,” tegasnya.

Wilayah dengan pola iklim monsun, seperti sebagian Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, dan kawasan selatan Indonesia, dinilai memiliki risiko lebih besar ketika periode kering berlangsung lebih lama.

Sebaliknya, wilayah dengan pola curah hujan bertipe ekuatorial memiliki karakteristik berbeda dalam menghadapi periode kering.

Faktor geologi juga tidak kalah penting. Daerah yang memiliki ketersediaan air tanah relatif luas cenderung lebih mampu menghadapi kekeringan. Sementara itu, kawasan yang tersusun atas batuan gamping atau memiliki karakter karst dapat menghadapi tantangan berbeda dalam penyediaan air.

“Wilayah monsoonal dan karst memiliki dampak terhadap ketersediaan air dan pertanian jika mengalami penambahan periode kering,” ujarnya.

Kekeringan Bisa Berdampak ke Ketahanan Pangan

Selain faktor alam, tingginya kebutuhan air juga dapat memperbesar tekanan saat cadangan air menurun.

Kawasan perkotaan dan sentra pertanian intensif, misalnya, membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar sehingga lebih rentan ketika kekeringan berkepanjangan terjadi.

Emilya menilai pemerintah perlu menggunakan pendekatan berbasis wilayah.

Informasi mengenai kekeringan sebaiknya tidak berhenti pada pemberitahuan bahwa suatu daerah akan mengalami periode kering, tetapi juga menjelaskan wilayah paling rentan, kelompok berpotensi terdampak, serta sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko.

Dampak yang paling perlu diwaspadai adalah rangkaian kekeringan, krisis air, dan gangguan ketahanan pangan. Berkurangnya curah hujan dapat menurunkan ketersediaan air irigasi, sehingga berpengaruh terhadap pola tanam dan produktivitas pertanian.

Jika kondisi berlangsung lama, risiko gagal panen dapat meningkat. Pada saat yang sama, ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga juga berpotensi terganggu.

“Persoalan yang awalnya berkaitan dengan cuaca dan iklim dapat berkembang menjadi persoalan sosial, ekonomi, hingga ketahanan wilayah,” kata Emilya.

Antisipasi Harus Berbasis Informasi Iklim

Menghadapi potensi kekeringan yang dapat berlanjut hingga awal 2027, Emilya mendorong perubahan strategi dari pola responsif menjadi langkah antisipatif.

Informasi cuaca dan iklim, menurutnya, perlu dimanfaatkan untuk menentukan kalender tanam, menyesuaikan pola tanam, memilih komoditas atau varietas yang lebih tahan terhadap kondisi kering, hingga mengatur distribusi air irigasi.

Cadangan air untuk kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian juga perlu dipersiapkan sejak dini.

“Pada saat kondisi kekeringan sangat panjang, yang perlu dilakukan adalah mengubah pendekatan dari respons setelah terjadi kekeringan menjadi antisipasi berbasis informasi iklim,” tuturnya.

Di tingkat daerah, penguatan infrastruktur penyimpanan air juga dinilai penting. Pemerintah dapat memperkuat fungsi waduk, kolam retensi, serta sistem pemanenan air hujan.

Langkah tersebut perlu berjalan beriringan dengan perlindungan daerah tangkapan air agar ketersediaan sumber daya air dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Emilya juga mendorong adanya pemetaan risiko kekeringan secara lebih detail berdasarkan karakteristik setiap wilayah. Dengan demikian, kebijakan dan intervensi dapat diarahkan sesuai tingkat kerentanan daerah, bukan menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh Indonesia.

“Menghadapi El Nino bukan hanya bagaimana kita menghadapi kekeringan ketika sudah terjadi, tetapi bagaimana kita menggunakan informasi iklim untuk bertindak lebih awal,” paparnya. (*)