BANTUL – Pemerintah pusat tengah mengkaji rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai salah satu langkah mitigasi menghadapi potensi krisis energi global.

Krisis ini dipicu oleh memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada pasokan dan harga energi dunia.

Menanggapi wacana tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul (Pemkab Bantul) menyatakan masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, Hermawan Setiaji, mengatakan bahwa hingga saat ini kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan di tingkat pusat.

“Masih dipelajari. Kami belum menerima instruksi resmi,” ujarnya.

Baca juga

Pamor Tombak Kyai Wijaya Mukti Bersinar, Simbol Kejayaan Kota Yogyakarta Kembali Dijamas

Hermawan menambahkan bahwa jika kebijakan WFH benar-benar diterapkan, kondisi di Bantul dinilai cukup mendukung. 

Hal ini karena sebagian besar pegawai di lingkungan Pemkab Bantul merupakan warga lokal yang berdomisili tidak jauh dari kantor.

“Kalau di Bantul, rata-rata pegawai juga orang Bantul. Rumahnya dekat (‘omah ming cerak’), jadi sebenarnya mobilitas harian tidak terlalu tinggi,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya tetap akan menyesuaikan kebijakan dengan mempertimbangkan efektivitas pelayanan publik.

Baca juga

Kekeringan Diprediksi Tinggi Tahun Ini, Distribusi Air Bersih di Bantul Sudah Capai 185 Ribu Liter

 Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu, apapun kebijakan yang nantinya diterapkan.

Rencana WFH ini menjadi salah satu opsi pemerintah pusat untuk menekan konsumsi energi, terutama bahan bakar minyak, di tengah ketidakpastian global.

 Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi beban operasional serta mobilitas harian ASN. (*)