SLEMAN – Kasus putus sekolah di jenjang SMP di Kabupaten Sleman masih tinggi.

Faktor ekonomi, masalah keluarga, hingga krisis kepercayaan diri menjadi penyebab utama.

Pemerintah daerah kini bergerak cepat dengan membentuk satgas hingga tingkat kapanewon untuk memastikan anak-anak kembali melanjutkan pendidikan.

Angka anak putus sekolah (APS) dan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Sleman masih didominasi oleh siswa tingkat SMP.

Beragam faktor melatarbelakangi kondisi ini, mulai dari keterbatasan ekonomi hingga persoalan psikologis yang memengaruhi motivasi belajar.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman memperkuat upaya penanganan melalui sistem berlapis, melibatkan sekolah, pemerintah daerah, hingga satuan tugas (satgas) di tingkat kapanewon.

Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi secara dini potensi siswa yang berisiko putus sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Mustadi, menyampaikan bahwa pihaknya telah memiliki regulasi melalui peraturan bupati serta membentuk satgas khusus yang bekerja dari tingkat kabupaten hingga kapanewon.

“Penanganan sebenarnya sudah berjalan. Kami langsung tindak lanjuti melalui satgas di kapanewon. Namun, tantangannya tetap pada faktor anak, keluarga, dan lingkungan,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Sekolah menjadi garda terdepan dalam mendeteksi gejala awal putus sekolah.

Ketika siswa mulai jarang masuk atau menunjukkan penurunan motivasi, pihak sekolah akan melakukan pendekatan kepada orang tua dan lingkungan sekitar. Jika belum berhasil, kasus dilaporkan ke dinas untuk penanganan lanjutan.

Faktor Penyebab Beragam

Selain ekonomi, kondisi psikologis menjadi faktor signifikan. Rasa minder karena kesulitan mengikuti pelajaran membuat sebagian siswa memilih berhenti sekolah.

Dalam kasus seperti ini, sekolah memberikan pendampingan melalui wali kelas dan guru bimbingan konseling.

Di sisi lain, tekanan ekonomi keluarga juga menjadi penyebab dominan. Tidak sedikit siswa yang memilih bekerja untuk membantu orang tua. Kasus ini lebih banyak ditemukan di sekolah swasta yang mewajibkan biaya pendidikan.

“Berdasarkan data, memang banyak terjadi di sekolah swasta karena ada kewajiban biaya,” jelas Mustadi.

Solusi: Alihkan ke Sekolah Negeri

Sebagai solusi, Dinas Pendidikan Sleman membuka peluang bagi siswa yang terkendala biaya untuk pindah ke sekolah negeri. Namun, proses ini harus mempertimbangkan data dalam sistem Dapodik serta ketersediaan daya tampung sekolah.

Pemerintah memastikan siswa tetap dapat melanjutkan pendidikan dengan mencari sekolah negeri yang memungkinkan menerima perpindahan.

Langkah ini terbukti efektif. Banyak siswa yang sebelumnya terancam putus sekolah kini dapat kembali belajar setelah dipindahkan ke sekolah negeri yang lebih terjangkau.

“Yang penting anak tidak berhenti sekolah hanya karena alasan ekonomi,” tegasnya.

SMP Jadi Titik Rawan

Menurut Mustadi, jenjang SMP merupakan fase paling rentan. Siswa berada dalam masa transisi dari anak-anak menuju remaja, di mana motivasi belajar cenderung fluktuatif.

Kondisi keluarga yang kurang mendukung juga memperbesar risiko putus sekolah. Akibatnya, sebagian siswa kehilangan minat untuk melanjutkan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Sleman berharap melalui penguatan sistem deteksi dini dan intervensi cepat, tidak ada lagi anak yang kehilangan akses pendidikan.

Upaya ini sekaligus memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga tuntas. (*)