SLEMAN – Pemerintah terus mengembangkan sistem digital untuk memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui uji coba Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kabupaten Sleman.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meninjau langsung pelaksanaan piloting Perlinsos Digital di Sleman, Kamis (13/8/2026).

Kunjungan tersebut sekaligus untuk melihat kesiapan infrastruktur pertukaran data nasional yang dianalogikan sebagai 'jalan tol data'.

Kedatangan Menkomdigi disambut Bupati Sleman Harda Kiswaya bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman.

Dalam peninjauan itu, pemerintah mengevaluasi kecepatan dan keandalan sistem dalam mengintegrasikan serta mencocokkan data calon penerima manfaat.

Sistem tersebut diharapkan dapat membuat penyaluran bansos berlangsung lebih cepat, transparan, akurat, dan tepat sasaran.

Verifikasi Penerima Bansos Dipangkas Jadi Lima Menit

Meutya Hafid mengatakan pembenahan sistem perlindungan sosial melalui integrasi digital merupakan bagian dari inisiatif strategis pemerintah pusat untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.

Melalui sistem baru tersebut, pemerintah ingin memastikan masyarakat yang memang berhak mendapatkan bantuan dapat menerima sesuai haknya. Sebaliknya, warga yang sudah tidak memenuhi kriteria tidak lagi menerima bantuan yang bukan menjadi haknya.

Dalam uji coba di Sleman, performa sistem integrasi data menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Proses pendaftaran dan pencocokan data warga dapat diselesaikan sekitar lima menit.

Waktu tersebut jauh lebih singkat dibandingkan mekanisme pelayanan konvensional yang sebelumnya dapat membutuhkan waktu berjam-jam hingga berhari-hari.

Meutya menjelaskan Kementerian Komdigi memiliki peran strategis dalam menyediakan sekaligus mengelola infrastruktur digital yang menjadi 'jalan tol data' dalam program perlindungan sosial nasional.

“Sebagai Wakil Ketua Komite dalam program strategis nasional ini, Kementerian Komdigi berperan penting dalam menyediakan serta mengelola jaringan infrastruktur ‘jalan tol data’,” jelas Meutya.

"Jaringan ini bertugas mengalirkan, mencocokkan, dan memverifikasi data kependudukan antarlembaga secara instan dan aman," imbuhnya.

Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan proses verifikasi penerima manfaat dilakukan secara lebih objektif. Pencocokan data dilakukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan desil ekonomi.

“Proses verifikasi kriteria penerima manfaat berbasis NIK dan desil ekonomi dilakukan sepenuhnya secara otomatis oleh sistem digital yang objektif, sehingga mengeliminasi potensi intervensi manual maupun praktik KKN, dengan tetap melibatkan lurah dan aparatur desa sebagai pengawas di lapangan,” sambungnya.

Dengan sistem digital yang terintegrasi, pemerintah tidak hanya mengejar kecepatan pelayanan, tetapi juga berupaya mempersempit celah terjadinya kesalahan maupun intervensi dalam penetapan penerima bantuan.

Warga Bisa Hemat Waktu dan Biaya

Perlinsos Digital juga memberikan kemudahan dari sisi pelayanan masyarakat.

Warga tidak lagi harus mengeluarkan biaya untuk fotokopi berbagai dokumen, menyiapkan berkas fisik dalam jumlah banyak, maupun mengeluarkan ongkos transportasi untuk mengurus administrasi secara tatap muka.

Pendaftaran yang dapat dilakukan secara mandiri dari rumah juga dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan dengan waktu kerja terbatas.

Petani maupun pekerja harian, misalnya, tidak harus meninggalkan pekerjaan selama seharian hanya untuk mengurus administrasi perlindungan sosial.

Meski demikian, pemerintah tetap memperhatikan aspek keamanan informasi. Menkomdigi mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Perlinsos Digital.

Masyarakat diminta hanya menggunakan portal resmi pemerintah dalam melakukan pendaftaran. Meutya juga menegaskan bahwa proses pendaftaran Perlinsos Digital gratis dan tidak dipungut biaya apa pun.

Berbagai masukan yang diperoleh selama pelaksanaan piloting di Sleman akan menjadi bahan evaluasi pemerintah. Salah satu aspek yang turut diperhatikan adalah kemudahan akses bagi kelompok masyarakat lanjut usia.

Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan digunakan dalam penyempurnaan sistem bersama Kementerian Sosial serta kementerian dan lembaga terkait.

Pemerintah menargetkan sistem Perlinsos Digital memiliki tingkat keandalan yang optimal sebelum nantinya direplikasi dan diterapkan secara nasional di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Puluhan Ribu KK Ikuti Uji Coba di Sleman

Bupati Sleman Harda Kiswaya menyambut positif pelaksanaan uji coba Perlinsos Digital di wilayahnya. Ia mengapresiasi kepercayaan pemerintah pusat yang menjadikan Kabupaten Sleman sebagai lokasi percontohan nasional.

Dalam uji coba tersebut, tercatat 76.315 Kepala Keluarga (KK) telah terdaftar. Pelaksanaan program didukung sebanyak 2.862 agen yang tersebar hingga tingkat padukuhan.

Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tercatat sebanyak 75.231 penerima terdaftar, dengan 43.433 penerima berpotensi layak. Sementara untuk Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat 68.876 penerima terdaftar, dengan 29.458 penerima berpotensi layak.

Menurut Harda, keandalan dan akurasi data menjadi bagian penting dalam mendukung program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sleman.

Hal tersebut sejalan dengan tren penurunan angka kemiskinan di Sleman. Berdasarkan data yang disampaikan Pemkab Sleman, angka kemiskinan turun dari 7,48 persen pada 2024 menjadi 6,73 persen pada 2025.

Untuk memastikan pelayanan menjangkau masyarakat hingga tingkat bawah, Pemkab Sleman menerapkan strategi jemput bola melalui para agen yang tersebar di wilayah padukuhan.

Sosialisasi juga diperkuat melalui media sosial yang telah menjangkau lebih dari 87 ribu penonton, serta pemanfaatan media luar ruang di sejumlah titik strategis.

Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memastikan pelaksanaan Perlinsos Digital berjalan efektif.

Dengan dukungan integrasi data, infrastruktur digital, serta pengawasan di tingkat daerah, pemerintah berharap sistem baru ini dapat menjadi fondasi penyaluran bansos yang lebih cepat, tepat sasaran, transparan, dan minim celah KKN. (*)