SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman (Pemkab Sleman) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan pada puncak musim kemarau 2026.

Langkah tersebut dilakukan menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut wilayah Kabupaten Sleman berpotensi mengalami kondisi lebih kering dari normal.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman (BPBD Sleman), Bambang Kuntoro, A.P., M.Si., menyampaikan hal tersebut dalam jumpa pers, Selasa (11/8/2026) di ruang rapat Unit 1 Kesbangpol Sleman.

Berdasarkan Buletin Informasi Iklim BMKG D.I. Yogyakarta Nomor 7 Juli 2026, curah hujan di Kabupaten Sleman diprediksi berada pada kisaran 0–20 milimeter per bulan, atau masuk kategori bawah normal.

BMKG juga memprediksi musim kemarau berlangsung mulai Juli hingga dasarian pertama November 2026.

Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus. Kondisi kemarau yang lebih panjang dan kering bahkan berpeluang berlangsung hingga Desember 2026 akibat pengaruh El Nino kuat.

“BMKG telah mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk dasarian pertama Agustus 2026 dengan kategori Siaga untuk Kabupaten Sleman. Karena itu, kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor menjadi sangat penting,” kata Bambang.

Sleman Perkuat Kesiapan Air Bersih dan Pertanian

Menghadapi ancaman kekeringan, Pemkab Sleman menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan air, termasuk kebutuhan masyarakat, pertanian, dan irigasi.

Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan menyiapkan pompa sumur pada kelompok tani serta melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan bendung, embung, dan mata air.

Petani juga mendapat imbauan melalui kapanewon dan kalurahan agar menyesuaikan masa tanam, terutama untuk tanaman pangan.

Pemkab Sleman juga berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) terkait pemanfaatan kembali 57 titik sumur dalam yang pompanya merupakan bantuan BBWSSO.

Baca juga

Kasus ISPA di Bantul Menurun, Dinkes Tetap Ingatkan Masyarakat Terapkan PHBS

Sementara upaya mitigasi struktural dilakukan melalui pembangunan sumur bor, penyediaan hidran umum (HU), serta pengembangan jaringan air. BPBD Sleman juga dapat membantu masyarakat mengajukan permohonan bantuan pembangunan sumur bor kepada BNPB.

Untuk kebutuhan darurat, BPBD Sleman menyiapkan armada truk tangki beserta sarana pendukung guna melakukan distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami krisis air.

“Penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan ketika masyarakat sudah mengalami krisis air. Kami menyiapkan langkah antisipasi, mulai dari pemetaan wilayah rawan, kesiapan armada, logistik, hidran umum, sampai koordinasi dengan berbagai pihak,” ujar Bambang.

BPBD Sleman memiliki kajian risiko bencana kekeringan dan peta wilayah rawan yang digunakan sebagai salah satu dasar penentuan langkah penanganan.

Dropping Air Mulai Dilakukan di Sejumlah Wilayah

Penanganan kekeringan telah dilakukan secara lintas sektor, salah satunya melalui rapat koordinasi di Girikerto yang melibatkan BPBD, PAMSIMAS Banyumili, Pemerintah Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, PDAM, BBWSSO, PMI, Kodim, serta BPBD DIY.

Distribusi air bersih juga telah berjalan. Di Girikerto, distribusi dijadwalkan sebanyak dua tangki per hari untuk memenuhi kebutuhan sekitar 175 kepala keluarga.

Pada 4–6 Agustus 2026, sebanyak 20.000 liter air telah didistribusikan ke wilayah Girikerto. Sementara di Sumberarum, Moyudan, berdasarkan data 6 Agustus 2026, distribusi mencapai 5.000 liter untuk memenuhi kebutuhan sekitar 120 kepala keluarga.

BBWSSO juga memasang 50 bronjong untuk membantu melindungi sumber air dari ancaman longsor. Selain itu, hidran umum dari BPBPK DIY disiapkan melalui mekanisme pinjam pakai.

Pemkab Sleman turut merencanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Magelang terkait kemungkinan pemanfaatan Sungai Krasak sebagai bagian dari upaya menghadapi persoalan ketersediaan air.

Status Siaga Darurat Berlaku hingga 31 Agustus

Untuk memperkuat penanganan, Pemkab Sleman telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan selama dua bulan, terhitung sejak 1 Juli hingga 31 Agustus 2026.

Baca juga

Pemkab Sleman dan 49 Perusahaan Salurkan Bantuan TJSP Rp6,7 Miliar untuk Warga

Pemutakhiran data wilayah yang memiliki riwayat terdampak kekeringan pada periode 2022–2025 juga dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh kapanewon. Data tersebut menjadi bahan untuk menentukan kebijakan dan strategi penanganan.

Dari sisi anggaran, Pemkab Sleman mengajukan tambahan melalui ABT sebesar Rp12,5 juta dan revisi anggaran murni Rp12,5 juta. Dengan demikian, total anggaran yang disiapkan untuk mengoptimalkan operasional dropping air bersih mencapai Rp25 juta.

Sejumlah instansi juga telah menyatakan kesiapan mendukung penanganan. Dinas Sosial menyiapkan logistik dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial DIY serta Kampung Siaga Bencana apabila diperlukan distribusi air.

PMI Kabupaten Sleman siap memberikan dukungan anggaran dan sumber daya manusia, sedangkan BAZNAS melalui program “Sleman Peduli” menyiapkan anggaran Rp15 juta.

PDAM Tirtamarta melakukan perbaikan sistem pengolahan dan pengurasan pada unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) serta siap mendukung distribusi air apabila diperlukan.

Di sisi lain, Satpol PP melalui bidang pemadam kebakaran mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah maupun lahan.

Dinas Lingkungan Hidup juga mendorong pengelolaan sampah yang tepat serta berbagai langkah konservasi air dan lingkungan, seperti Kampung Proklim, biopori, dan instalasi pemanenan air hujan.

“Yang paling penting adalah sinergi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat juga memiliki peran besar, terutama dalam menghemat penggunaan air dan menjaga sumber air yang ada,” tutur Bambang.

Ia mengingatkan masyarakat Sleman agar menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Warga juga diminta tidak membakar sampah sembarangan dan tidak membuang puntung rokok yang berpotensi memicu kebakaran.

Dengan penguatan koordinasi, pemutakhiran data, kesiapan logistik, serta dukungan sarana air, Pemkab Sleman berupaya menekan dampak kekeringan sekaligus menjaga kebutuhan air baku, irigasi, dan ketahanan pangan selama musim kemarau 2026. (*)