JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa kebijakan relaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan (tendik) berstatus ASN PPPK paruh waktu hanya bersifat sementara.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Informal (Dirjen PAUD Dikdas PNFI) Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyatakan bahwa aturan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tersebut hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

“Jadi prinsip pertama adalah relaksasi ini berlaku di tahun berjalan. Artinya terbatas. Dan yang kedua adalah bersyarat,” tegas Gogot dalam acara Ngopi Bareng Bu Nunuk di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Gogot menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak otomatis berlaku bagi seluruh wilayah. Relaksasi hanya diberikan kepada pemerintah daerah (pemda) yang mengajukan usulan dengan memenuhi sejumlah kriteria ketat.

Baca juga

Dosen ITNY Dorong Kawasan Selatan DIY Jadi Gerbang Pariwisata Berkelanjutan, Ini Pendapatnya

Salah satu syarat utamanya, pemda wajib memberikan pernyataan tertulis mengenai jumlah kebutuhan guru dan tendik berstatus ASN PPPK paruh waktu pada setiap satuan pendidikan di wilayahnya. Selain itu, pemda pengusul harus memaparkan kondisi fiskal daerah serta rencana penguatan anggaran melalui APBD. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan sumber dana pada tahun anggaran berikutnya tanpa bergantung pada BOSP.

Lebih lanjut, usulan tersebut harus disertai dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur. Langkah ini diambil untuk memastikan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Jadi tidak otomatis dengan surat edaran itu berlaku untuk semua satuan pendidikan. Harus memang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil. Jadi ini bersyarat,” tambah Gogot.

Pemerintah berharap melalui kebijakan relaksasi ini, setiap satuan pendidikan tetap memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menyelenggarakan layanan dasar pendidikan tanpa terkendala masalah pembiayaan honor di masa transisi. (*)