JOGJA – Praktik pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Padahal metode pengelolaan sampah konvensional tersebut telah dilarang pemerintah karena dinilai berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), hingga akhir 2025 baru sekitar 30 persen dari total 485 tempat pemrosesan akhir (TPA) di Indonesia yang menghentikan praktik open dumping. Artinya, masih ada sekitar 369 TPA yang perlu bertransformasi menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih aman.

Guru Besar Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik UGM, Prof. Chandra Wahyu Purnomo, mengatakan praktik open dumping seharusnya sudah tidak dilakukan lagi karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun bencana lingkungan.

“Permasalahan utama saat ini adalah keterbatasan anggaran. Banyak daerah hanya mengalokasikan sekitar satu persen APBD untuk pengelolaan sampah, bahkan ada yang kurang dari itu,” ujar Chandra, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah kesulitan menerapkan sistem pengolahan sampah modern sehingga metode penumpukan sampah masih menjadi pilihan utama.

Risiko Kebakaran dan Polusi Beracun

Chandra menjelaskan sistem open dumping berisiko memicu kebakaran hingga longsor sampah karena timbunan sampah menghasilkan gas metana yang mudah terbakar.

“Gas metana dari sampah bisa memicu ledakan atau kebakaran ketika terkena panas,” katanya.

Selain open dumping, fenomena pembakaran sampah ilegal juga mulai marak terjadi setelah sejumlah TPA ditutup. Banyak pihak menggunakan alat pembakaran sederhana tanpa sistem pengendalian emisi yang memadai.

Padahal, pembakaran sampah tertentu seperti plastik berbahan klorin dapat menghasilkan zat berbahaya seperti dioksin dan furan yang berisiko memicu kanker serta gangguan autoimun.

“Dari sisi sampah memang terlihat selesai karena dibakar, tetapi asapnya sangat berbahaya bagi warga sekitar,” ujar Chandra.

Perlu Perbaikan Sistem dan Teknologi Pengolahan

Selain faktor anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah juga dinilai menjadi persoalan serius. Chandra menilai sistem pengelolaan sampah saat ini belum memiliki pola pemilahan yang jelas sejak dari sumber rumah tangga.

Ia mencontohkan sistem Pengelola Sampah Mandiri (PSM) yang masih banyak digunakan masyarakat. Dalam praktiknya, sampah dari rumah warga dikumpulkan tanpa pemilahan sebelum akhirnya dibawa ke TPS dan TPA.

“Kalau pemilahan dari awal tidak jelas, maka di tahap akhir pengelolaan juga akan menimbulkan masalah,” jelasnya.

Sebagai solusi, pemerintah saat ini mulai mendorong pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau PLTSa di sejumlah daerah dengan volume sampah tinggi.

Di sisi lain, kalangan akademisi juga mengembangkan teknologi alternatif seperti pirolisis yang memungkinkan sampah plastik diubah menjadi bahan bakar minyak.

Chandra menilai pemerintah perlu menggandeng akademisi untuk mengembangkan teknologi pengolahan sampah yang lebih sederhana dan terjangkau, seperti produksi paving block, pupuk, biogas, hingga bahan bakar gas dari limbah rumah tangga.

Namun, seluruh upaya tersebut tetap membutuhkan dukungan perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah sejak awal. (*)