SLEMAN – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada mantan Bupati Sleman Sri Purnomo, dalam perkara korupsi dana hibah pariwisata 2020, Senin (27/4/2026).

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Melinda Aritonang menyatakan Sri Purnomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dakwaan alternatif kesatu subsider yang diajukan jaksa penuntut umum.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun,” ujar Melinda saat membacakan amar putusan di ruang sidang.

Selain hukuman penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp400 juta. Jika tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang ditentukan, harta kekayaan terdakwa dapat disita dan dilelang. Apabila masih tidak mencukupi, denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.

Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut mantan Bupati Sleman dengan hukuman 8 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp500 juta.

Baca juga

Lurah Condongcatur Sleman Jadi Tersangka Dugaan Korupsi TKD, Negara Rugi Rp1,74 Miliar

Hakim juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari total hukuman, serta memerintahkan agar Sri Purnomo tetap berada dalam tahanan.

Usai pembacaan putusan, Sri Purnomo menyatakan langsung mengajukan banding. “Kami akan banding, sudah saya sampaikan kepada majelis hakim,” ujarnya kepada awak media.

Sementara itu, pihak jaksa penuntut umum masih menyatakan pikir-pikir atas putusan  mantan Bupati Sleman tersebut.

Kuasa hukum Sri Purnomo, Soepriyadi, menilai putusan tersebut belum mencerminkan keadilan. Ia menegaskan bahwa berdasarkan fakta persidangan, kliennya tidak menikmati aliran dana hibah pariwisata yang menjadi objek perkara.

Baca juga

Eks Bupati Sleman Sri Purnomo Divonis 6 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Hibah Pariwisata

“Seharusnya Pak Sri Purnomo bebas jika melihat fakta-fakta di persidangan. Karena itu kami menempuh upaya banding,” katanya.

Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan dana hibah sektor pariwisata yang menjadi sorotan publik, terutama dalam konteks akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. (*)