YOGYAKARTA – Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen kembali menjadi sorotan.

Di tengah optimisme pemerintah, kalangan akademisi mengingatkan perlunya realisme berbasis data dan pembenahan struktural agar ambisi tersebut tidak sekadar menjadi angka di atas kertas.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Akhmad Akbar Susamto, S.E., M.Phil., Ph.D., menilai capaian tersebut masih sulit diraih dalam waktu dekat.

Dalam forum Economic and Business Journalism Academy: Indonesia Economic Outlook 2026, ia menjelaskan bahwa secara historis, pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya terjadi beberapa kali dan belum terulang dalam tiga dekade terakhir.

Bahkan, dalam 30 tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi nasional belum kembali menyentuh angka 7 persen.

“Optimisme tetap penting, tetapi harus dibarengi dengan perbaikan mendasar pada struktur ekonomi,” ujarnya, Jum’at (20/2/2016)

Proyeksi sejumlah lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Asian Development Bank (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5 persen.

Angka tersebut menunjukkan ekonomi nasional masih stabil, namun belum cukup kuat untuk melompat lebih tinggi.

Struktur Pertumbuhan Masih Terbatas

Akbar memaparkan, konsumsi rumah tangga tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusinya masih dominan dibandingkan komponen lain.

Investasi juga berperan penting, tetapi menghadapi tantangan. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di sejumlah sektor strategis, seperti pertambangan, industri kimia, dan transportasi, mengalami penurunan.

Padahal sektor-sektor tersebut sebelumnya menjadi penopang utama ekspansi ekonomi.

Dari sisi eksternal, prospek perdagangan internasional juga belum sepenuhnya mendukung. Tekanan terhadap ekspor dipengaruhi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat serta melemahnya harga komoditas global.

Sementara itu, impor diperkirakan meningkat, terutama akibat pergeseran arus perdagangan dunia.

Efektivitas Belanja dan Reformasi Institusi

Menurut Akbar, strategi jangka pendek harus difokuskan pada peningkatan efektivitas belanja. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah perlu menghasilkan dampak ekonomi yang optimal.

Ia menilai struktur APBN 2026 yang defisit Rp689,1 triliun bersifat ekspansif, tetapi belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Pengurangan belanja modal dinilai berpotensi mengurangi efek pengganda ekonomi melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

Ke depan, peningkatan belanja produktif, percepatan realisasi proyek investasi, serta penciptaan iklim usaha yang lebih sehat menjadi kunci.

Selain itu, investasi perlu diarahkan pada sektor yang mampu menurunkan biaya ekonomi nasional, seperti logistik, energi, dan konektivitas.

“Yang terpenting bukan hanya memperbesar angka investasi, tetapi membenahi aturan main dan institusi agar perilaku ekonomi menjadi lebih efisien dan produktif,” tegasnya.

Dengan langkah terukur dan reformasi yang konsisten, target pertumbuhan tinggi tetap mungkin dikejar, meski membutuhkan waktu dan strategi yang matang. (*)