TIMES JOGJA, YOGYAKARTA – Angin segar perubahan berembus dari kalangan aktivis santri. Melalui muktamar yang digelar secara demokratis dan bebas intimidasi, Ahmad Tomi Wijaya resmi ditetapkan sebagai Koordinator Pusat Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia periode 2025-2027. Penetapan ini menjadi respons tegas terhadap gelaran Muktamar V di Universitas Darunnajah Jakarta yang menuai kontroversi karena dinilai cacat secara etik dan moral oleh banyak pihak.

Proses pemilihan Ahmad Tomi digelar oleh perwakilan kampus dari berbagai wilayah yang tergabung dalam Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia. Mereka sepakat membentuk forum alternatif sebagai koreksi atas muktamar sebelumnya yang dianggap menyalahi prinsip musyawarah dan akhlak keorganisasian.

“Kami menilai Muktamar V tidak sah secara moral dan etika. Telah terjadi manipulasi data peserta, pengabaian aspirasi, serta tindakan intimidatif terhadap delegasi,” tegas Nauval Alfarizi, juru bicara forum.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi pembukaan forum yang sekaligus mengukuhkan kepemimpinan baru. Forum ini mendapat dukungan dari ratusan kampus di bawah naungan Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia, menjadikannya sebagai muktamar tandingan yang sah secara prosedural dan etis.

Figur Muda dengan Rekam Jejak Nasional

Ahmad Tomi Wijaya bukanlah nama baru di lingkaran aktivisme santri. Sosoknya dikenal luas sebagai pemimpin muda dengan rekam jejak kepemimpinan yang kuat di berbagai tingkatan, mulai dari lokal hingga nasional. Dikenal vokal dan memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan dan keumatan, Tomi dianggap sebagai tokoh yang tepat untuk memimpin proses konsolidasi dan restorasi organisasi.

“Ini bukan soal jabatan atau posisi. Ini soal menjaga ruh perjuangan santri dalam bingkai kebangsaan dan keumatan,” ujar Tomi, Selasa (5/8/2025).

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa langkah pertama yang akan diambil adalah memulihkan kepercayaan publik internal terhadap organisasi, serta membangun sistem yang transparan dan partisipatif.

Penetapan Ahmad Tomi mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan kampus. Mereka menaruh harapan besar pada kepemimpinan baru ini untuk mengembalikan marwah organisasi yang sempat tercoreng. Terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan organisasi.

“Kami yakin, di tangan Ahmad Tomi, Halaqoh BEM Pesantren akan kembali menjadi wadah perjuangan yang sehat, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat,” ujar salah satu peserta muktamar dari Jawa Tengah.

Tak hanya itu, muktamar ini juga menjadi momentum penting untuk merevitalisasi peran santri dalam kancah nasional. Para peserta menekankan pentingnya sinergi antar kampus pesantren demi mengawal isu-isu kebangsaan, pendidikan, dan keumatan yang saat ini tengah berkembang.

Usai ditetapkan, Ahmad Tomi langsung mengumumkan rencana strategis jangka pendek: melakukan konsolidasi nasional dalam tiga bulan ke depan. Konsolidasi ini ditujukan untuk merangkul seluruh elemen BEM Pesantren di Indonesia, termasuk yang sempat berada dalam pusaran konflik akibat Muktamar V.

“Saya ingin membuka ruang dialog. Bagi saya, perbedaan adalah kekayaan. Yang penting, kita sepakat menjaga marwah perjuangan santri,” tegasnya.

Dengan semangat kolektif, Tomi bertekad membawa Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia menuju arah baru yang lebih bersih, terbuka, dan progresif.

Santri, Etika, dan Kepemimpinan Masa Depan

Kisruh organisasi yang terjadi menjadi pelajaran penting tentang pentingnya etika dan moralitas dalam kepemimpinan santri. Penetapan Ahmad Tomi menjadi simbol bahwa organisasi santri masih memiliki daya koreksi dan komitmen terhadap nilai-nilai luhur pesantren.

Momentum ini juga menunjukkan bahwa santri bukan hanya mampu berbicara soal agama dan moral, tapi juga mampu memimpin dan menata organisasi dalam ranah sosial-politik secara demokratis dan dewasa.

Dengan dilantiknya Ahmad Tomi Wijaya sebagai koordinator pusat yang baru, harapan besar kini tertuju pada terwujudnya Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia yang kembali menjadi garda terdepan perjuangan santri: progresif, adil, dan berakar kuat pada nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. (*)