TIMES JOGJA, YOGYAKARTA – style="text-align:justify">Pemerintah Kabupaten Sleman menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan Bupati Sleman Harda Kiswaya saat membuka entry meeting pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DIY (BPK DIY) di Ruang Rapat Sembada, Rabu (3/9/2025).

Dalam kesempatan itu, Bupati meminta seluruh perangkat daerah untuk kooperatif terhadap tim pemeriksa.

“Saya minta semua kepala OPD memberikan data dan informasi yang benar, akurat, dan lengkap. Dengan sikap terbuka, hasil pemeriksaan dapat sesuai harapan dan bermanfaat bagi peningkatan tata kelola BMD,” ujar Harda.

Ia menambahkan, pemeriksaan pendahuluan ini hendaknya menjadi momentum evaluasi sekaligus pembelajaran bersama agar pengelolaan aset daerah lebih tertib dan bermanfaat.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY, Agustin Sugihartatik, menyambut baik komitmen tersebut. Menurutnya, pemeriksaan kali ini berfokus pada kepatuhan pengelolaan BMD dengan tahapan yang cukup panjang.

Pemeriksaan pendahuluan akan berlangsung sejak 3-27 September 2025, dilanjutkan konsinyering tahap I dan II, pemeriksaan terinci, hingga penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dijadwalkan pada 19 Desember 2025.

Agustin menjelaskan, dari 11 ruang lingkup pengelolaan BMD, pemeriksaan tahun ini dipusatkan pada lima aspek utama: penggunaan aset, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pengamanan dan pemeliharaan.

“Kami ingin memastikan seluruh aset yang dimiliki daerah benar-benar digunakan dan tidak ada yang terbengkalai, termasuk aset yang bersumber dari pemerintah pusat,” terangnya.

Selama pemeriksaan berlangsung, tim BPK DIY akan berkantor di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. (*)