TIMES JOGJA, JOGJA – Anggota DPRD Kabupaten Bantul, Herry Fahamsyah, menyoroti pentingnya pemerintah daerah menggali sumber-sumber pendapatan baru untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai respons atas pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat dalam RAPBN 2026.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada dana transfer. Saatnya meningkatkan PAD dengan menggali potensi baru dan mengoptimalkan sumber-sumber yang sudah ada,” tegas Herry, Sabtu (23/8/2025).

Ia menambahkan, langkah ini penting mengingat pemerintah pusat mengalokasikan dana transfer daerah sebesar Rp 650 triliun dalam RAPBN 2026, turun 24,7 persen dari proyeksi realisasi tahun 2025 yang mencapai Rp 864,1 triliun.

 Penurunan ini membuat anggaran transfer daerah dan dana desa pada 2026 menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir. Sebagai perbandingan, pada 2021 realisasinya tercatat sebesar Rp 785,7 triliun.

Meski demikian, Herry memahami bahwa pengurangan anggaran ini merupakan bagian dari penyesuaian pemerintah pusat dalam mendukung program prioritas nasional.

“Perubahan ini harus disikapi dengan bijak. Pemerintah pusat tentu memiliki prioritas, termasuk program Asta Cita Pak Prabowo yang berkaitan dengan pembangunan manusia, pendidikan, ketahanan pangan melalui koperasi Merah Putih, termasuk MBG,” jelasnya.

Ia juga mendorong agar pemerintah daerah, baik legislatif maupun eksekutif, memanfaatkan jejaring di tingkat pusat untuk mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sesuai dengan arah kebijakan nasional. (*)