TIMES JOGJA, BANTUL – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bantul menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Dengan demikian, pelaksanaannya tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bantul.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, Trisna Manurung, mengungkapkan bahwa keputusan ini berdasarkan hasil rapat daring dengan Pemerintah Pusat pada 6 Februari 2025 lalu.

"MBG menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Jadi, kita hanya perlu membantu kesiapan tanah untuk membangun dapur MBG," kata Trisna, Rabu (5/3/2025).

Sebagai dampak dari kebijakan tersebut, Pemkab Bantul berencana mengalihkan dana APBD 2025 yang sebelumnya dialokasikan untuk MBG sebesar Rp31 miliar. Anggaran tersebut akan disesuaikan untuk keperluan lain berdasarkan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

"Karena sekarang kewenangannya berada di pusat, maka anggaran itu akan kami alihkan," jelasnya.

Meskipun pendanaan berasal dari pusat, Pemkab Bantul tetap berperan dalam menyiapkan lahan untuk dapur sehat MBG. Trisna menyebut bahwa unsur pendukung seperti Pemkab dan TNI juga turut serta dalam persiapan ini.

"Core-nya tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Kami masih terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyiapkan tempat MBG," ujarnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bantul sekaligus Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Bantul, Hermawan Setiaji, menambahkan bahwa satu dapur sehat sudah siap beroperasi di Kapanewon Sanden. Selain itu, Kodim 0729/Bantul juga tengah mempersiapkan beberapa lokasi lain.

"Kami masih menunggu informasi lebih lanjut terkait peran Pemkab dalam mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini," ungkap Hermawan.

Terkait jumlah dapur yang dibutuhkan di Bantul, ia mengaku belum memiliki data pasti karena tanggung jawab tersebut berada di pihak Kodim.

"Untuk jumlah dapur, kami belum tahu pasti karena yang menangani langsung adalah Kodim. Mungkin bisa ditanyakan langsung ke sana," katanya. (*)