TIMES JOGJA, YOGYAKARTA – Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi menilai, pemerintah terkesan kurang serius terhadap masalah anak. Penilaian itu disampaikan Kak Seto, sapaan akrab Seto Mulyadi, menyusul ketidakhadiran Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi pada puncak peringatan Hari Anak Nasional beberapa waktu lalu.

“Saat itu pihak istana hanya menyatakan presiden tidak dapat hadir tanpa memberikan alasan yang jelas. Padahal, pada masa Orde Baru Presiden Suharto selalu menyempatkan diri hadir. Sebagai bentuk perhatian kepada anak-anak,” kata Kak Seto disela-sela menghadiri Seminar Pendidikan oleh Ikatan Guru Taman Kanak-kanak (IGTK) PGRI Bantul di Gedung Dakwah Muhammadiyah, akhir pekan ini.

Kak Seto menilai bentuk ketidak seriusan pemerintah terhadap masalah anak adalah pemberian grasi terhadap terpidana kasus pencabulan terhadap siswa Jakarta Internasional School (JIS). 

“Pemerintah dalam setiap kesempatan menyatakan Indonesia berada dalam status darurat kekerasan terhadap anak. Namun, di sisi lain presiden justru memberikan grasi kepada terpidana kasus pencabulan terhadap anak,” papar Kak Seto. 

Kak Seto mengingatkan bahwa, anak merupakan investasi paling berharga bagi bangsa Indonesia di masa depan.  Karena itu, ia berharap pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius. Permintaan ini disampaikan apabila Indonesia ingin mencapai kejayan di masa yang akan datang.

Mengingat keterbatasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam melakukan pengawasan,. Kak Seto mengusulkan pembentukan seksi khusus yang bertugas mengawasi anak di tingkat Rukun Tetangga. Hal ini mengingat semakin kompleksnya ancaman terhadap anak. 

“Ancaman yang dihadapi anak mulai dari kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, gadget, pergaulan bebas hingga LGBT,” ingat Kak Seto yang berulang kali menyidir keseriusan pemerintah terhadap masalah anak Indonesia. (*)