TIMES JOGJA, BANTUL – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul akan mengembalikan sisa dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2024 sebesar Rp2 miliar kepada Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bantul.

Hal ini disampaikan dalam koordinasi antara Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, dengan Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, pada Rabu (5/3/2025) di Ruang Kerja Bupati.

Didik menjelaskan bahwa Bawaslu Bantul menerima hibah dari Pemkab Bantul sebesar Rp13,5 miliar untuk mendukung pengawasan tahapan Pilkada 2024. Dari jumlah tersebut, realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp11,4 miliar, dengan alokasi terbesar sebesar Rp8,8 miliar digunakan untuk pengawas ad hoc di tingkat kecamatan dan desa/kalurahan.

Anggaran tersebut mencakup berbagai keperluan, di antaranya honor bagi pengawas, belanja layanan perkantoran, kegiatan penguatan kapasitas, serta bantuan peningkatan daya tahan tubuh bagi para pengawas.

"Sisa Rp2 miliar akan dikembalikan ke Pemkab Bantul. Efisiensi anggaran terjadi karena perubahan ketentuan dari Bawaslu RI, di mana honor dan operasional Panwascam serta pengawas desa/kalurahan yang sebelumnya direncanakan hingga Februari 2025, akhirnya disesuaikan menjadi Desember 2024 untuk pengawas desa/kalurahan dan Januari 2025 untuk pengawas kecamatan," jelas Didik.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengapresiasi kinerja Bawaslu Bantul dalam memastikan proses demokrasi berjalan aman dan lancar. Ia menilai seluruh tahapan Pilkada 2024 dapat diselesaikan tanpa kendala berarti dan hasilnya ditetapkan tepat waktu.

"Saya berharap ke depan Bawaslu Bantul dapat terus memberikan edukasi demokrasi kepada generasi muda, terutama Gen-Z, karena mereka akan menjadi bagian penting dalam pemilu dan pilkada mendatang," ujar Halim. (*)