TIMES JOGJA, SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman mencatat prestasi sebagai daerah pertama di DIY yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY. Penyerahan dilaksanakan Senin (12/1/2026) di kantor BPK DIY, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, sebagai wujud komitmen Pemkab Sleman terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menekankan bahwa penyerahan lebih awal memungkinkan pelaksanaan program tahun 2026 berjalan lebih cepat sekaligus menunjukkan kepatuhan dan kedisiplinan jajaran Pemkab Sleman.

“Saya mengapresiasi Sekda dan seluruh jajaran yang telah menuntaskan laporan ini. Ini bentuk pertanggungjawaban saya sebagai kepala daerah dan implementasi prinsip good government,” ujarnya.

Target WTP dan Konsistensi Pengelolaan

Pemkab Sleman berharap LKPD 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), setelah 14 kali berturut-turut meraih prestasi tersebut. Menurut Harda, pencapaian ini mencerminkan tanggung jawab moral dan kepatuhan Pemkab Sleman terhadap peraturan perundang-undangan.

Kepala BPK Perwakilan DIY, Agustin Sugihartatik, memberikan apresiasi kepada Pemkab Sleman atas penyerahan LKPD tercepat di DIY. Ia menekankan pentingnya laporan yang tepat, akurat, dan sesuai aturan, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang efektif dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Acara penyerahan LKPD juga dihadiri Sekda Sleman, Susmiarto, Inspektur Daerah, Anton Sujarwa, Kepala BKAD Sleman, dan jajaran terkait. Kehadiran mereka memperkuat koordinasi antar-aparatur dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.

Dengan langkah ini, Pemkab Sleman berharap pengelolaan keuangan 2026 bisa lebih efektif, mendukung pembangunan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sleman. (*)