TIMES JOGJA, JOGJA – Target kemandirian energi yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dinilai masih menghadapi tantangan serius. Di tengah ambisi pengurangan impor dan percepatan swasembada BBM, Indonesia dinilai belum sepenuhnya lepas dari ketergantungan energi fosil dan masih berada pada fase penentuan arah transisi energi nasional.

Pakar Sistem dan Perencanaan Energi Terbarukan Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus Tenaga Ahli Energi Kantor Staf Presiden RI periode 2019–2024, Ahmad Agus Setiawan, menilai pembangunan kemandirian energi Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan antara mempertahankan pola lama berbasis fosil atau beralih secara konsisten ke energi baru dan terbarukan (EBT).

“Tantangannya adalah bagaimana mengawal rencana besar itu agar benar-benar diterjemahkan menjadi langkah taktis. Kita bisa belajar dari pengalaman, seperti target bauran EBT 23 persen pada 2025 yang hingga kini baru tercapai sekitar 15,7 persen,” kata Ahmad Agus Setiawan, Rabu (21/1/2026).

Ketergantungan Fosil Jadi Tantangan Utama

Pria yang akrab disapa Aas tersebut menilai ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil masih sangat kuat. Kondisi ini, menurutnya, terjadi karena energi fosil telah lama dianggap sebagai sumber energi paling andal dan stabil, sehingga transisi menuju EBT berjalan tidak mudah.

“Karena sudah terlalu lama menggunakan energi fosil, banyak pihak merasa itu yang paling aman. Padahal, secara global dunia sudah masuk ke fase baru pemanfaatan energi bersih dan terbarukan,” ujarnya.

Aas menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengawal kebijakan transisi energi agar tidak hanya berhenti pada target, tetapi diwujudkan dalam program konkret dan berkelanjutan.

Infrastruktur, Pendanaan, dan Penerimaan Publik

Dalam praktik di lapangan, pengembangan EBT masih menghadapi sejumlah kendala. Aas menyebut persoalan pendanaan, kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, hingga regulasi sebagai tantangan utama dalam mencapai target bauran energi nasional.

“Pendanaan internasional saat ini justru lebih terbuka untuk proyek EBT dibanding energi fosil. Namun, ketika proyek mulai besar, kita sering kewalahan karena kesiapan industri dan supplier dalam negeri belum optimal,” jelasnya.

Selain faktor teknis, tingkat penerimaan masyarakat juga menjadi penentu keberhasilan transisi energi. Ketergantungan terhadap energi fosil membuat perubahan pola konsumsi energi membutuhkan edukasi dan sosialisasi yang berkesinambungan, didukung regulasi yang jelas dan konsisten.

Meski demikian, Aas menegaskan bahwa komitmen menuju kemandirian energi nasional tidak boleh surut. Apalagi, dunia kini menghadapi ancaman global heating yang menuntut langkah mitigasi nyata melalui pengembangan energi baru dan terbarukan.

“Jika target belum tercapai, solusinya bukan menurunkan target, tetapi memperkuat komitmen. Komitmen itu harus nyata dari Presiden, kementerian, hingga masyarakat. Pembangunan EBT adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia,” paparnya. (*)