TIMES JOGJA, BANTUL – Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Dadi Makmur Sabdodadi, Bantul, Rosul Suhendro, menegaskan pentingnya kebijakan pemerintah terkait Harga Pokok Pembelian atau HPP gabah yang telah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani. Kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"HPP gabah ini telah diputuskan pada 15 Januari 2025 oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam pertemuan di Solo. Dalam rapat tersebut, kami juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan impor gabah, beras, gula, garam, atau jagung. Keputusan ini melibatkan Badan Pangan Nasional dan para kelompok tani," ungkap Rosul, Jumat (24/1/2025).

Ia menjelaskan bahwa harga Rp6.500 per kilogram di tingkat petani sudah mencerminkan biaya panen dan tanam padi.

"Di Pandak, Bantul, sempat ada petani yang menjual gabah di kisaran Rp5.500 hingga Rp6.000 sebelum mengetahui kenaikan HPP ini. Namun, setelah sosialisasi dilakukan, petani sudah memahami bahwa harga gabah kini lebih tinggi," jelasnya.

Menurut Rosul, harga gabah akan meningkat menjadi Rp6.700 per kilogram di tingkat pedagang atau pengepul, setelah ditambah biaya distribusi sebesar Rp200 per kilogram. Selanjutnya, gabah akan diproses di penggilingan besar dan dijual kepada Bulog.

Ia juga mengungkapkan bahwa sosialisasi HPP gabah dilakukan secara masif melalui berbagai grup WhatsApp, baik di DIY maupun di seluruh Indonesia. Meski begitu, ia mencatat bahwa di beberapa daerah, seperti Kulon Progo, harga gabah masih di bawah Rp6.500 per kilogram akibat kondisi gabah yang memiliki banyak hampa.

"Faktor cuaca, seperti angin kencang dan hujan yang menyebabkan padi ambruk, memengaruhi kualitas gabah di sana," tambahnya.

Kenaikan HPP ini dianggap memberikan harapan baru bagi petani yang sebelumnya sering mengalami kerugian.

"Biaya tanam, tenaga kerja, dan panen yang terus naik membuat petani kesulitan jika HPP tidak dinaikkan. Dengan adanya kenaikan ini, kami sangat mendukung langkah pemerintah, karena petani akhirnya bisa mendapatkan keuntungan," ujar Rosul dengan optimis.

Rosul juga memastikan bahwa seluruh penggilingan gabah di DIY dan Indonesia telah mengetahui kebijakan ini melalui koordinasi dengan Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI).

"Kami akan terus memantau pelaksanaannya, agar semua pihak memahami dan menjalankan kebijakan ini," pungkasnya. (*)