TIMES JOGJA, YOGYAKARTA – Wacana pemerintah yang ingin membatasi subdisi bahan bakar minyak (BBM) pada Agustus mendatang, memicu polemik di masyarakat. Pro kontra kebijakan pembatasan BBM subsidi yang disebut sebut populis itu belakangan menjadi perbincangan hangat.

Menanggapi hal itu, Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ahmad Ma'ruf, dengan tegas menyatakan tidak setuju wacana pemerintah yang ingin membatasi subdisi BBM tersebut.

Ia menyampaikan pemerintah itu semestinya memwacanakan penataan subsidi BBM, bukan malah membatasi subsidi BBM. Atau, syukur-syukur pemerintah memperbanyak kuota penerima subdisi BBM. 

Menurutnya, pemerintah keliru jika membatasi subsidinya. Pasalnya, sasaran subdisi yang amburadul itu karena sistem yang dibangun tidak tepat. Hal ini pun menjadikan pemerintah blunder. 

"Kalau pembatasan saya justru nggak setuju tapi penataan agar subsidi agar tepat sasaran saya setuju. Sehingga orang orang kaya, contoh ni ya mosok para pemilik Innova 2.0 itu kan CC gede. Dia masih minum pertalite, ini kan nggak fair to. Sementara sepeda motor, sepeda bebek, yang dimiliki petani harganya sama.Kan nggak masuk akal. Jadi yang dibangun itu sistemnya jangan dibatasi jumlah subsidi nya,"ujar Ahmad Ma'ruf, Dosen Prodi Ekonomi UMY,  dihubungi TIMES Indonesia, Jumat (19/7/2024).

"Sekarang ini pemerintah menjadi blunder karena negara tidak menerapkan sistem yang tepat. Tentang siapa yang memiliki hak mendapatkan subsidi. Jadi bukan masalah jumlah uang subsidinya, tapi sistem subsidinya," tandas anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) ini. 

Lebih lanjut peneliti INSPECT ini mengungkapkan, jika kebijakan pembatasan subsidi BBM ini diterapkan, yang ada rakyat kecil makin terpuruk. Sebab kondisi perekonomian sekarang ini belum pulih. 

Hal itu pun dapat dijumpai di sektor industrialisasi yang mana belakangan ini, ada salah satu perusahaan industri yang terpaksa harus merumahkan ribuan  karyawannya.

"Dalam kondisi masyarakat sekarang belum pulih tidak tepat. Coba dilihat kemiskinan masih tinggi, pengangguran masih tinggi lalu di industrialisasi, belum lama coba baca, PHK tekstil berapa ribu orang, PHK toko toko modern banyak sekali. Itu artinya beban masyarakat harus di ringan kan. Jadi bahasa yang di kedepankan jangan mengurangi subsidi kalau perlu orang yang memerlukan subsidi di tambah subsidinya bukan di kurangi," ungkapnya.

Ahmad Ma'ruf melihat gelagat pemerintah akan mengeluarkan komoditas baru di Agustus mendatang. Misalnya, BBM dengan kandungan oktan tinggi tidak akan memperoleh subdisi, sedangkan yang kandungan oktannya rendah akan memperoleh subsidi dari pemerintah. Namun lepas dari hal tersebut, Ma'ruf  kembali menandaskan, bahwa yang harus dibangun itu sistem bukan nilai subsidinya. 

"Kelihatannya yang mau dirubah itu komoditasnya. Tampaknya Agustus sangat mungkin dikeluarkan komoditas baru misal kandungan oktan tinggi maka ini tidak dapat subsidi, lalu kandungan oktannya rendah ini yang dapat subsidi.  Tapi sekali lagi yang harus dibangun itu adalah sistemnya bukan nilai subsidinya," pungkas eks Staf Ahli Ekonomi Bappeda DIY ini.

Sementara itu,  Ketua DPD PKS Bantul, Agung Laksmono, mengatakan, tidak setuju adanya wacana pembatasan subsidi BBM tersebut. Hal itu karena melihat kondisi perekonomian saat ini yang kurang kondusif.

Namun jika pemerintah keukeh bakal melaksanakan hal itu, anggota DPRD Bantul terpilih 2024-2029 ini berharap pemerintah ketat mengawasi BBM bersubsidi agar pendistribusiannya benar-benar tepat sasaran.

"Kalau kita melihat kondisi perekonomian masyarakat sekarang ini dalam keadaan turun. Mestinya pembatasan subsidi BBM,  jangan diterapkan. Artinya  kondisi perekonomian boleh dikatakan tidak kondusif, masih banyak persoalan. Tapi kalau memang pemerintah akan menjalankan kebijakan ini pola pendistribusian harus betul betul ketat. Artinya masyarakat tidak mampu benar benar mendapatkan subsidi BBM," ujarnya. (*)