TIMES JOGJA, YOGYAKARTA – Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Mahasiswa UGM Bergerak, Tirano menegaskan kepada rezim Jokowi-Ma'ruf Amin agar tak main-main dalam mengagendakan isu-isu yang menjual HAM terlebih kebijakan kenaikan harga BBM kali ini.

Hal itu ditegaskan Tirano dalam orasinya di aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Bergerak yang diinisiasi oleh Aliansi Mahasiswa UGM Bergerak. Menurutnya, isu kenaikan harga BBM selalu saja dijadikan alat kampanye partai politik.

"Kawan-kawan Aliansi Rakyat Bergerak yang bergerak sejak tahun 2019 sering diretas dan dimanipulatif. Artinya, hal itu menjadi sinyal membungkam suara rakyat seperti data pribadi dicuri dan diperjualbelikan. Ini menjadi persoalan negara kita dan juga persoalan rakyat Indonesia," tegas Tirano.

Melihat situasi itu, kata dia, bahwa hak privasi rakyat dari ranjang maupun identitas harus dilindungi. Kemudian, perihal soal RUU KUHP sebaiknya masyarakat harus peduli terhadap pasal-pasal anti demokrasi tersebut untuk tidak disahkan oleh pemerintah.

"Kita desak rakyat Indonesia untuk semua menolak disahkannya RUU KUHP itu," ungkapnya.

Juga kasus HAM yang hingga saat ini belum terungkap oleh pemerintah, sebut saja seperti Marsinah, Munir, Udin dan sebagainya. Hal itu sangat menciderai demokrasi negara apalagi dengan adanya kenaikan BBM ini.

"Jangan sampai menjual agenda-agenda HAM yang tidak pernah dilakukan ke depan seperti rezim Jokowi ini dan juga persoalan BBM yang selalu jadi alat manuver partai politik," imbuh Tirano.

Tirano melanjutkan, kenaikan harga BBM merupakan bentuk dari penindasan akan kesejahteraan masyarakat karena domino effect yang akan muncul.

Efek itu mulai dari inflasi, turunnya pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat yang menurun hingga naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok yang dijual di pasar.

Bahkan, sebutnya, dari laman berita yang tersebar, transportasi umum juga mulai terdampak. Transportasi umum mulai mengurangi kendaraan dan trayek operasi. "Hal ini menandakan aspek sosio ekonomi yang terdampak dari kenaikan harga BBM," jelasnya.

Sebenarnya, pemerintah memberikan solusi berupa bantuan sosial guna meminimalisir dampak dari kenaikan harga BBM. Namun, bantuan sosial itu tidak dapat menutupi kebutuhan karena jumlahnya yang terbilang kecil dan tidak menyasar ke seluruh rakyat yang membutuhkan.

Terlebih, pengalaman dari bantuan sosial pandemi dulu yang sempat dikorupsi oleh pejabat pemerintah juga menjadi pandangan buruk di masyarakat terhadap kemungkinan bantuan sosial akan dikorupsi lagi.

"Bantuan sosial bukan solusi yang konkret dari kenaikan harga BBM, tetapi hanya menjadi ilusi di masyarakat agar mereka tidak menolak kenaikan harga BBM," tuturnya.

Unjuk rasa kali ini melibatkan Aliansi Rakyat Bergerak yang diinisiasi oleh Aliansi Mahasiswa UGM Bergerak, beberapa orasi serta pertunjukan teatrikal dari mahasiswa UGM.

Selain dari mahasiswa UGM, ada pula orasi dari mahasiswa UMY, mahasiswa UWM dan juga mahasiswa UTY, kemudian ada juga dari Perserikatan Buruh Indonesia. (*)