TIMES JOGJA, YOGYAKARTA – Suasana Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) mendadak memanas pada Senin (1/9/2025) siang. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil turun ke jalan menggelar aksi protes besar-besaran.

Mereka menuntut reformasi menyeluruh di tubuh Polri dan TNI, sekaligus mengecam apa yang mereka sebut sebagai brutalitas aparat yang telah merenggut nyawa rakyat sipil.

Tak tanggung-tanggung, aliansi ini bahkan mengultimatum Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar turun dari kursi kepemimpinan jika tuntutan tidak direspons.

Gelombang demonstrasi kali ini dipicu oleh dua peristiwa tragis yang memantik kemarahan masyarakat. Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, meninggal setelah ditabrak kendaraan taktis Brimob di Jakarta pada 28 Agustus lalu. Dua hari berselang, Rheza Sendy Pratama, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, tewas saat aksi unjuk rasa di depan Polda DIY pada 31 Agustus.

“Kematian Affan dan Rheza adalah simbol luka kolektif bangsa. Publik marah karena nyawa manusia begitu murah, kecewa karena reformasi kepolisian tak kunjung nyata, dan takut karena siapa pun bisa menjadi korban berikutnya,” ungkap juru bicara aksi, Boengkoes saat orasi.

Kritik Keras pada Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain isu kekerasan aparat, massa aksi juga menyoroti kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Menurut juru bicara lainnya, Marsinah, sejumlah kebijakan justru menambah penderitaan masyarakat.

Ia menyinggung penambahan kursi kabinet, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), program BPI Danantara, hingga pemangkasan anggaran pendidikan lewat Inpres Nomor 1 Tahun 2025. “Pemangkasan anggaran pendidikan jelas akan berimbas pada kenaikan UKT mahasiswa. Ini penghianatan terhadap janji konstitusi,” tegasnya.

Daftar Tuntutan: Dari Reformasi TNI-Polri Hingga Pendidikan Gratis

Dalam orasinya, Aliansi Jogja Memanggil membacakan 17 tuntutan yang mencakup isu keamanan, ekonomi, pendidikan, hingga hak asasi manusia. Beberapa poin di antaranya:

• Hentikan pemangkasan anggaran pendidikan dan wujudkan pendidikan gratis.
• Usut tuntas brutalitas aparat yang menewaskan rakyat.
• Bebaskan semua tahanan politik, aktivis HAM, dan demonstran.
• Pecat dan adili Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
• Laksanakan reformasi total Polri dan TNI.
• Tarik militer ke barak, cabut UU TNI, dan hapus komando teritorial.
• Turunkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajaki orang kaya lebih tinggi.
• Batalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak efektif.
• Setarakan gaji pejabat negara dengan rata-rata upah buruh.
• Naikkan upah buruh dan turunkan harga kebutuhan pokok.
• Gratiskan biaya kesehatan untuk seluruh rakyat.
• Hentikan proyek strategis nasional yang dianggap merugikan rakyat.
• Lawan mafia tanah dan sahkan RUU Perampasan Aset.
• Gagalkan upaya pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.
• Adili pejabat dan aparat yang terlibat pelanggaran HAM.

Aliansi menegaskan, jika satu saja dari tuntutan ini tidak dipenuhi, maka Prabowo-Gibran wajib turun dari jabatannya dan segera dilakukan pemilu ulang.

Aksi di Bundaran UGM ini berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Spanduk, poster, dan pekikan orasi bergantian memenuhi udara Yogyakarta. “Jogja bukan hanya sekadar kota pelajar, tapi juga benteng demokrasi. Kami tidak akan diam melihat rakyat ditindas,” seru salah satu demonstran.

Gelombang protes ini diprediksi akan terus bergulir jika pemerintah tidak segera merespons. Publik menunggu langkah konkret dari rezim Prabowo-Gibran, apakah memilih mendengarkan suara rakyat atau justru mengabaikannya. (*)