TIMES JOGJA, YOGYAKARTA – Ancaman longsor dan banjir bandang diprediksi akan meluas di berbagai wilayah Indonesia memasuki puncak musim hujan November 2025 hingga Februari 2026. Eks Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang juga Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dwikorita Karnawati, mengingatkan perlunya kewaspadaan serius karena curah hujan ekstrem dapat memicu pergerakan material debris dari kawasan pegunungan ke daerah permukiman. Hal ini ia sampaikan dalam keterangannya, Jum’at (5/12/2025).

Prof. Dwikorita menilai rangkaian bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh dalam beberapa minggu terakhir menjadi sinyal kuat bahwa kawasan berlereng curam, daerah dengan alih fungsi lahan, serta zona tektonik aktif memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi.

“Material lumpur, batu, kayu, dan sedimen dari hulu dapat bergerak sangat cepat saat hujan ekstrem. Dalam hitungan detik, aliran debris bisa menghantam permukiman maupun infrastruktur,” ujarnya.

Karena itu, ia menekankan bahwa masyarakat di bantaran sungai dan wilayah bawah tebing harus menjadi prioritas dalam sistem peringatan dini, serta diberi kemampuan merespons secara cepat dan tepat agar tidak jatuh korban.

Lebih lanjut ia menjelaskan, data empiris BMKG menunjukkan meningkatnya potensi pembentukan bibit siklon dan siklon tropis pada Desember hingga Maret atau April setiap tahun, terutama di belahan selatan Bumi. Situasi ini membuat wilayah selatan khatulistiwa—seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian selatan dan tenggara, Maluku, hingga Papua bagian selatan.

“seharusnya berada dalam kondisi siaga menghadapi cuaca ekstrem yang dapat memicu longsor, banjir bandang, maupun banjir di wilayah hilir,” tegasnya.

Untuk mengurangi risiko, Dwikorita meminta pemerintah daerah dan masyarakat memperkuat kesiapsiagaan, khususnya di zona merah rawan bencana.

Langkah penting yang perlu dilakukan antara lain pengecekan ulang peta rawan bencana, pembatasan aktivitas manusia di zona merah selama masa peringatan dini BMKG, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi aman, serta memastikan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak mendapat perhatian khusus.

Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan rencana kontinjensi yang mencakup logistik untuk 3–6 hari, fasilitas pertolongan pertama, perlindungan dokumen penting warga, sarana komunikasi, hingga alat evakuasi dan alat berat untuk penanganan darurat di lapangan. Koordinasi lintas instansi, termasuk dengan BMKG dan BNPB, disebut sangat penting terutama jika diperlukan operasi modifikasi cuaca untuk mengendalikan risiko.

Dwikorita kembali menegaskan bahwa rentetan bencana di Sumbar, Sumut, dan Aceh tidak boleh dianggap sebagai peristiwa biasa.

“Mitigasi bencana harus berbasis pemulihan dan perlindungan lingkungan untuk mewujudkan peradaban yang lebih baik dan berkelanjutan. Tidak ada gunanya merancang mitigasi apa pun jika keselamatan lingkungan dan manusia tetap diabaikan,” katanya.

Ia menutup dengan ajakan agar seluruh elemen pemerintah dan masyarakat bergerak cepat, terkoordinasi, dan bergotong royong sebelum curah hujan ekstrem dan ketidakstabilan atmosfer memperparah ancaman di wilayah rawan bencana. (*)