TIMES JOGJA, BANTUL – Sejumlah baliho milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul terindikasi menayangkan konten pemerintahan yang disinyalir menguntungkan salah satu kandidat bakal calon Bupati pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bantul. 

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho, menyampaikan, akan melakukan konfirmasi terkait hal itu kepada pihak pemerintah Kabupaten Bantul. 

Dia menyebut ada dua hal yang akan dilakukan konfirmasi yaitu mengenai kepemilikan baliho dan pemasang dari subtansi informasi di baliho atau papan reklame tersebut.

"Kita akan melakukan konfirmasi ke Pemda Bantul terkait dengan baliho itu. Ada dua hal yang kita konfirmasi, pertama konfirmasi kepemilikan. Kemudian Kedua, mengkonfirmasi apakah subtansi informasi itu dipasang oleh OPD (organisasi perangkat daerah) atau bukan," ujar Didik Joko Nugroho, Sabtu (21/9/2024).

Hal itu untuk memastikan apakah baliho itu merupakan aset dari pihak pemkab Bantul atau bukan. Apabila, lanjut Didik Joko Nugroho, baliho tersebut adalah aset dari Pemkab Bantul maka pihaknya akan meminta agar melepas isi konten yang ada di baliho tersebut.

"Ketika di pasang oleh OPD, nanti kita minta karena itu terkait asetnya Pemda perlu di lepas karena itu asetnya pemda," tandasnya. 

Didik menerangkan kendati sekarang ini belum memasuki masa kampanye Pilkada dan belum bisa dapat melakukan penindakan pelanggaran.

Namun dalam konteks pengawasan, jika hal itu mengandung unsur calon atau politis, pihaknya perlu mengkonfirmasi informasi-informasi terkait hal itu, termasuk informasi yang ditayangkan di  baliho milik Pemkab Bantul tersebut.

"Belum, belum masuk pelanggaran karena belum ada  pasangan calon, belum masa kampanye tapi kita dalam konteks pengawasan perlu untuk kemudian melakukan konfirmasi terkait informasi informasi yang mengandung unsur calon atau unsur politis, termasuk yang ditayangkan di baliho baliho milik Pemda," jelas Didik Joko Nugroho.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Agus Budiraharja, mengatakan, telah menindaklanjuti terkait informasi itu. Ia menyebut mendapatkan informasi ada tiga baliho ditengarai milik pemerintah kabupaten Bantul. 

Setelah ditelusuri diakuinya memang ada dua baliho, yang terletak di wilayah Kapanewon Pleret dan Dlingo, milik  milik Badan Pengelolaan, Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul.

Sedangkan satu baliho yang ada di simpang tiga Ngoto, Bangunharjo, Sewon, sejauh ini belum diketahui pemiliknya.

Agus Budiraharja menyebut pihaknya telah mengintruksikan melepas dua baliho tersebut. Ia menyatakan, tidak dimintai izin dan tidak mengetahui siapa pemasang dari dua baliho tersebut.

"Kalau dua (baliho) sudah ketemu memang punya kita dan tadi sudah kita instruksikan untuk kita lepas. Karena kita memang tidak memasang dan tidak dimintai izin pemasangan. Jadi inisiasi bukan kita, tadi sudah kita minta untuk dilepas," ungkapnya.(*)