JOGJA – Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta (Pemkot Yogyakarta) menciptakan ruang publik yang tertib, aman, dan nyaman terus dilakukan melalui penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) serta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS).

Sepanjang 2026, shelter milik Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta telah menangani sebanyak 66 orang yang ditemukan terlantar di berbagai wilayah kota.

Mayoritas warga yang masuk dalam penanganan shelter tersebut diketahui berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mereka mendapatkan layanan mulai dari asesmen sosial, pemeriksaan kesehatan, pendataan identitas, hingga proses reunifikasi dengan keluarga atau rujukan ke lembaga sosial.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Indrawati, menjelaskan shelter memiliki peran penting sebagai tempat penanganan sementara bagi warga yang membutuhkan intervensi sosial.

“Yang masuk ke shelter sekitar 66 orang. Ada yang kemudian dijemput keluarga, ada yang dirujuk ke balai atau lembaga kesejahteraan sosial, dan ada juga yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai kondisi masing-masing,” ujar Indrawati, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, setiap warga yang masuk shelter tidak langsung dipulangkan, tetapi terlebih dahulu menjalani proses asesmen menyeluruh. Petugas melakukan pendalaman terkait identitas, asal daerah, kondisi keluarga, latar belakang sosial, kesehatan, hingga faktor penyebab seseorang berada dalam kondisi terlantar.

Hasil asesmen tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan berikutnya. Jika identitas dan keluarga berhasil ditemukan, Dinsosnakertrans akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah asal maupun keluarga untuk proses pemulangan.

Teknologi Biometrik Percepat Identifikasi Warga Terlantar

Untuk mempercepat proses pencarian identitas, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta melalui pemeriksaan biometrik.

Langkah ini menjadi salah satu inovasi dalam menangani warga terlantar, terutama mereka yang ditemukan di jalan tanpa membawa dokumen kependudukan.

“Dengan Disdukcapil kami memastikan data kependudukannya. Kalau identitas ditemukan, kami langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial daerah asal maupun keluarganya untuk proses penjemputan,” jelas Indrawati.

Namun, apabila identitas warga tidak ditemukan, maka mereka akan dirujuk ke Camp Asesmen milik Pemerintah Daerah DIY untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Melalui sistem identifikasi tersebut, proses penelusuran keluarga maupun pemulangan ke daerah asal diharapkan dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran.

ODGJ dan Lansia Terlantar Jadi Perhatian Khusus

Dalam perkembangannya, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta melihat adanya peningkatan jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan lansia terlantar yang masuk ke shelter.

Kelompok tersebut membutuhkan penanganan yang lebih kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan persoalan sosial, tetapi juga memerlukan layanan kesehatan, pendampingan psikologis, serta dukungan keluarga.

“ODGJ dan lansia terlantar membutuhkan penanganan yang lebih intensif karena persoalannya tidak hanya soal tempat tinggal, tetapi juga kondisi kesehatan dan pendampingan,” ungkap Indrawati.

Ia menambahkan, masyarakat yang menemukan warga terlantar, gelandangan, pengemis, atau orang yang membutuhkan bantuan sosial dapat melaporkan kepada Satpol PP, BKO Kemantren, maupun aparat kepolisian agar dapat dilakukan penjangkauan sesuai prosedur.

Target Bukan Sekadar Menghapus Gepeng

Indrawati menegaskan bahwa persoalan gepeng merupakan fenomena sosial yang tidak bisa diselesaikan secara instan. Kota besar dengan aktivitas ekonomi dan pariwisata tinggi seperti Yogyakarta memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi persoalan tersebut.

Menurutnya, tujuan utama pemerintah bukan hanya mengejar angka “zero gepeng”, tetapi memastikan jumlah warga yang berada di ruang publik dapat ditekan serta mendapatkan penanganan yang manusiawi.

“Zero gepeng memang tidak mudah dicapai. Yang terpenting adalah terus mengurangi jumlahnya, memastikan mereka mendapatkan layanan yang tepat, serta menciptakan ruang publik yang nyaman bagi warga dan wisatawan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Erva Wifata HS, menyebut keberadaan shelter membuat proses pendataan dan rehabilitasi menjadi lebih sistematis.

Namun, tantangan terbesar bukan hanya mengantarkan warga kembali ke daerah asal, melainkan mengubah kebiasaan dan pola hidup yang sudah terbentuk dalam waktu lama.

“Beberapa sudah kami antar sampai daerah asal dan diserahkan kepada keluarga maupun dinas sosial setempat, tetapi ada yang kembali lagi ke Yogyakarta. Tantangannya adalah mengubah pola hidup,” ujar Erva.

Gepeng Meningkat Saat Liburan dan Momentum Tertentu

Erva menjelaskan, jumlah gelandangan dan pengemis biasanya mengalami peningkatan pada periode tertentu, seperti menjelang Hari Raya Idulfitri, musim liburan sekolah, maupun saat kunjungan wisatawan meningkat.

Kondisi tersebut sering dimanfaatkan sebagian orang untuk meminta-minta di lokasi strategis yang ramai pengunjung.

Karena itu, selain melakukan penjangkauan langsung, Dinsosnakertrans juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak memberikan uang secara langsung kepada pengemis di jalan.

“Penanganan gepeng harus dilakukan dari dua sisi. Kami menangani orangnya, tetapi masyarakat juga perlu diedukasi agar membantu dengan cara yang lebih tepat,” jelas Erva.

Menurutnya, masyarakat yang ingin berbagi kepada warga kurang mampu sebaiknya menyalurkan bantuan melalui jalur resmi seperti panti sosial maupun lembaga kesejahteraan sosial yang terpercaya.

Cara tersebut dinilai lebih efektif karena bantuan dapat diberikan secara berkelanjutan sekaligus mencegah munculnya praktik mengemis sebagai mata pencaharian.

“Kalau masyarakat terus memberikan uang di jalan, maka aktivitas mengemis akan terus muncul. Karena itu kami mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam membantu sesama,” pungkas Erva.

Melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, keluarga, dan lembaga sosial, Pemkot Yogyakarta berharap penanganan gepeng dan warga terlantar dapat dilakukan secara lebih komprehensif sehingga wajah kota tetap tertib, ramah, dan nyaman bagi semua. (*)