JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) menegaskan bahwa bayi yang baru lahir dari orang tua peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara otomatis akan ditanggung oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, merespons arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini. Sebelumnya, Menpan-RB berencana mengintegrasikan layanan BPJS pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dan portal INAku melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar status kepesertaan JKN bayi yang baru lahir langsung aktif.

"Yang bisa kami sampaikan terkait skema pembiayaan, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover, tidak perlu mendaftarkan," ujar Akmal di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Akmal menjelaskan bahwa ketentuan mengenai pendaftaran iuran bayi baru lahir telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Berdasarkan Pasal 36A aturan tersebut, iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan saat pendaftaran, dengan batas waktu maksimal 28 hari sejak kelahiran.

"Nah, di situ (Perpres) sudah tertera memang, kalau ini kan sebetulnya yang sedang ditingkatkan atau diperbaiki adalah mekanisme pendaftarannya," jelasnya.

Baca juga

Pamor Tombak Kyai Wijaya Mukti Bersinar, Simbol Kejayaan Kota Yogyakarta Kembali Dijamas

Terkait skema pembiayaan otomatis oleh negara bagi seluruh bayi baru lahir ke depannya, Akmal menyebut BPJS Kesehatan sedang melakukan pendalaman. Meski demikian, pihaknya menyatakan dukungan penuh jika kebijakan tersebut nantinya diimplementasikan.

"Yang bisa saya sampaikan sih ini niatnya baik ya, artinya memang itu dalam rangka (pembiayaan JKN) yang lebih baik. Hanya yang bisa kami sampaikan untuk pembiayaan tadi, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN, itu anaknya otomatis memang ter-cover, tidak perlu mendaftarkan," tambahnya.

Menurut Akmal, proses otomasi data bayi baru lahir merupakan langkah strategis untuk mempercepat dan memperluas jangkauan layanan JKN. Hal ini juga berlaku bagi peserta dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang statusnya mengikuti orang tua.

"Jadi sebetulnya niat baiknya sangat bagus, ini kan masalah mempercepat saja yang tadinya perlu didaftarkan, menjadi otomatis masuk dalam sistem supaya terdata, begitu, termasuk yang kepesertaannya barangkali penerima upah, itu juga mengikuti status orang tuanya," ungkap Akmal.

Baca juga

Kekeringan Diprediksi Tinggi Tahun Ini, Distribusi Air Bersih di Bantul Sudah Capai 185 Ribu Liter

Langkah ini sejalan dengan upaya mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto, di mana JKN ditargetkan menjadi sistem layanan kesehatan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Pilar setelah Presiden bicara tentang Makan Bergizi Gratis, pendidikan bagi seluruh rakyat, yang ketiga kan seharusnya tentang kesehatan," pungkasnya. (*)