JOGJA – Penunjukan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru mendapat sambutan positif dari kalangan pelaku usaha yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

DPW Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (Gapembi DIY) menilai pergantian kepemimpinan tersebut menjadi momentum strategis untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program nasional unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPW Gapembi DIY, Nurcholis Suharman berharap kepemimpinan baru di tubuh BGN mampu menghadirkan perubahan nyata, terutama dalam membangun pola komunikasi yang lebih terbuka dengan para mitra pelaksana MBG di berbagai daerah.

Menurut Nurcholis, pergantian pucuk pimpinan tidak boleh dipandang sekadar pergantian figur.

Lebih dari itu, momentum ini harus menjadi titik awal lahirnya sistem kerja yang lebih profesional, transparan, dan mampu mengakomodasi aspirasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

"Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat," ujar Nurcholis didampingi Sekretaris DPW Gapembi DIY Dharwin Mula Regar, Kamis (23/7/2026).

"Karena itu, tata kelolanya harus terus diperbaiki agar semakin efektif, akuntabel, dan memberikan kepastian bagi seluruh mitra yang selama ini ikut berjuang menyukseskan program tersebut," imbuhnya.

Penunjukan Sudaryono dilakukan setelah Kepala BGN sebelumnya, Nanik S. Deyang, mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Bersamaan dengan pergantian tersebut, BGN juga melakukan penguatan organisasi melalui pengisian sejumlah jabatan strategis di tingkat pimpinan tinggi madya.

Bagi Gapembi DIY, langkah restrukturisasi tersebut membuka peluang besar untuk memperkuat kelembagaan BGN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Mitra Harus Menjadi Bagian Pengambil Keputusan

Nurcholis menegaskan, selama ini para mitra penyelenggara MBG memiliki kontribusi besar dalam memastikan program berjalan hingga ke tingkat lapangan.

Oleh sebab itu, ke depan posisi mitra perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses pengambilan kebijakan, bukan hanya sebagai pelaksana teknis.

Ia menilai berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sistem kemitraan, pola pembayaran, perubahan regulasi, hingga kebijakan operasional perlu dibahas secara terbuka bersama para mitra yang terdampak.

"Keberhasilan MBG tidak mungkin dicapai tanpa dukungan para mitra. Karena itu, komunikasi dua arah harus diperkuat. Setiap kebijakan strategis idealnya dikonsultasikan terlebih dahulu agar implementasinya berjalan lebih baik dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan," kata Nurcholis.

Menurutnya, keterlibatan mitra sejak tahap perencanaan akan membantu pemerintah memperoleh masukan yang lebih komprehensif sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran.

Harapan Baru di Bawah Kepemimpinan Sudaryono

Sekretaris DPW Gapembi DIY Dharwin Mula Regar menambahkan, kepemimpinan baru BGN diharapkan mampu menghadirkan semangat baru dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku usaha yang terlibat Program MBG.

Menurut Regar, pengalaman Sudaryono di pemerintahan menjadi modal penting untuk membangun sinergi yang lebih kuat dalam menjalankan program yang menyasar jutaan penerima manfaat tersebut.

"Program sebesar MBG membutuhkan koordinasi yang solid. Kami berharap kepemimpinan baru mampu membuka ruang dialog yang lebih luas sehingga berbagai persoalan di daerah dapat ditangani secara cepat dan tepat," ujar Regar.

Regar menilai keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh kekuatan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat.

Tantangan MBG Semakin Kompleks

Di sisi lain, Gapembi DIY mengakui bahwa Program Makan Bergizi Gratis saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Selain persoalan teknis dan operasional di lapangan, program tersebut juga menghadapi berbagai kritik dan perdebatan yang berkembang di ruang publik.

Karena itu, Nurcholis menilai BGN perlu memperkuat strategi komunikasi publik sekaligus meningkatkan transparansi dalam setiap pengambilan keputusan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ketika komunikasi berjalan baik dan seluruh pihak merasa dilibatkan, maka dukungan terhadap program juga akan semakin kuat. Transparansi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik," tegas Nurcholis.

Ia menambahkan bahwa tantangan pembangunan gizi nasional membutuhkan kerja sama lintas sektor.

Pemerintah, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga komunitas lokal harus bergerak bersama untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

Komitmen Dukung Keberhasilan Program Nasional

Meski mendorong berbagai perbaikan, Gapembi DIY menegaskan tetap berkomitmen mendukung penuh keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Menurut Nurcholis, program tersebut memiliki peran penting dalam menciptakan generasi yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing di masa depan.

Oleh karena itu, seluruh pihak perlu menjaga semangat kolaborasi agar tujuan besar program dapat tercapai secara optimal.

"Kami mendukung penuh Program MBG karena manfaatnya sangat besar bagi masa depan bangsa," kata Nurcholis. 

"Namun dukungan itu akan semakin kuat apabila dibangun di atas fondasi kemitraan yang sehat, transparan, saling menghargai, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap kebijakan strategis," tandasnya.

Dengan hadirnya kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional, Gapembi DIY berharap lahir babak baru pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis yang lebih profesional, adaptif, dan mampu menjawab berbagai tantangan di lapangan.

Harapan tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa keberhasilan program nasional tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada sinergi seluruh elemen bangsa yang terlibat di dalamnya. (*)