BANTUL – Upaya pengentasan kemiskinan dan pencegahan stunting di tingkat pedukuhan Kabupaten Bantul kembali diperkuat.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyerahkan paket bantuan sosial Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Pedukuhan (PPBMP), Rabu (4/3/2026), sebagai langkah konkret mempercepat perlindungan sosial dan penguatan ekonomi warga desa.

Program yang digulirkan Pemkab Bantul ini menitikberatkan pada dua agenda prioritas daerah, yakni penanggulangan kemiskinan ekstrem dan pencegahan stunting melalui intervensi gizi serta dukungan ekonomi berbasis komunitas.

Halim menjelaskan, pelaksanaan PPBMP tahun anggaran berjalan merupakan hasil koordinasi intensif antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMKal), panewu, serta lurah.

Koordinasi tersebut bertujuan mengimplementasikan Peraturan Bupati terbaru yang mengatur pemanfaatan dana desa agar lebih efektif dan tepat sasaran.

“PPBMP harus difokuskan untuk penanggulangan kemiskinan dan stunting. Itu mandat yang jelas dalam peraturan,” tegasnya.

Ia mengakui setiap dusun memiliki persoalan yang beragam. Namun, pada tahun ini pemerintah daerah meminta seluruh pedukuhan memprioritaskan persoalan strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

BPNT untuk Ibu Hamil Berisiko

Salah satu wujud intervensi tersebut adalah penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi ibu hamil berisiko tinggi dari keluarga rentan.

Kebijakan ini diambil karena asupan gizi yang tidak memadai menjadi faktor utama terjadinya gangguan pertumbuhan pada anak.

Melalui skema ini, pemerintah berharap pencegahan stunting bisa dilakukan sejak masa kehamilan, sekaligus memperkuat perlindungan sosial keluarga miskin.

Terkait pembiayaan, Halim mengungkapkan adanya penyesuaian alokasi PPBMP. Jika sebelumnya setiap pedukuhan menerima Rp50 juta per tahun, kini menjadi Rp40 juta.

Penyesuaian ini dilakukan menyusul kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan.

Meski demikian, Pemkab Bantul memastikan program tetap berjalan agar jaring pengaman sosial masyarakat tidak terputus.

Perlindungan Pekerja Rentan dan Penguatan Koperasi

Selain aspek gizi dan bantuan pangan, pemerintah daerah juga memberikan perlindungan bagi pekerja rentan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya dibiayai negara.

Di sektor ekonomi desa, warga miskin didorong menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih.

Melalui dukungan pembayaran iuran pokok dan iuran wajib dari dana P2BMP, koperasi diharapkan mampu tumbuh dan menjadi penopang akses permodalan masyarakat.

Dengan strategi terpadu ini, Pemkab Bantul menargetkan PPBMP tak hanya menjadi program bantuan semata, tetapi instrumen pemberdayaan yang mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kualitas hidup warga di tingkat pedukuhan. (*)