JOGJA – Pemerintah Kota Yogyakarta (Pemkot Yogyakarta) terus memperkuat upaya membangun generasi muda yang berkualitas melalui pendidikan kependudukan.

Pada tahun 2026, Pemkot Yogyakarta menambah pembentukan 10 Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di tingkat SMP dan MTs sebagai langkah strategis menghadapi tantangan bonus demografi sekaligus menekan berbagai persoalan sosial seperti pernikahan dini, stunting, dan rendahnya literasi kesehatan reproduksi remaja.

Dengan tambahan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan seluruh SMP dan MTs di wilayahnya telah memiliki status Sekolah Siaga Kependudukan pada tahun 2026.

Program ini menjadi bagian dari komitmen daerah dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki perencanaan masa depan yang matang, sehat, dan berdaya saing.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Retnaningtyas, menjelaskan bahwa sejak tahun 2021 hingga 2025 telah terbentuk 56 Sekolah Siaga Kependudukan yang terdiri dari 53 SMP dan 3 MTs.

“Tahun ini ada tambahan 10 SSK tingkat SMP dan MTs. Dengan penambahan tersebut, pembentukan SSK untuk jenjang SMP dan MTs di Kota Yogyakarta ditargetkan selesai pada tahun 2026,” ujar Retnaningtyas, Selasa (21/7/2026).

Langkah Strategis Menyiapkan Generasi Emas

Sekolah Siaga Kependudukan merupakan program nasional yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, pembangunan keluarga, serta perencanaan kehidupan ke dalam proses pembelajaran di sekolah.

Melalui program ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga pemahaman mengenai tantangan sosial dan kependudukan yang akan mereka hadapi di masa depan.

Menurut Retnaningtyas, pembentukan SSK bertujuan meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap berbagai isu kependudukan sejak usia dini.

Dengan pemahaman yang baik, siswa diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

“Tujuan utama pembentukan SSK adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan, wawasan, dan kesadaran terkait isu kependudukan sehingga mereka mampu merencanakan masa depan yang lebih baik,” jelasnya.

Tahun ini, sepuluh sekolah yang akan bergabung dalam program SSK meliputi SMP Berbudi, SMP Perak, SMP Labschool UNY, SMP Bhinneka Tunggal Ika, SMP Islam, SMP Institut Indonesia, SMP 17-2, MTs Gedongtengen, MTs Nurul Ummah, dan MTs Muallimin.

Penunjukan sekolah dilakukan berdasarkan Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta untuk SMP serta Kementerian Agama Kota Yogyakarta untuk MTs.

Salah satu pertimbangan utama adalah kesiapan sekolah dari aspek sumber daya manusia, sarana-prasarana, hingga komitmen dalam menjalankan program.

Fokus Cegah Pernikahan Dini dan Stunting

Dalam implementasinya, Sekolah Siaga Kependudukan tidak hanya memberikan teori tentang jumlah penduduk atau statistik demografi. Program ini mencakup berbagai materi penting yang relevan dengan kehidupan remaja.

Materi yang diajarkan meliputi kependudukan, bonus demografi, kesehatan reproduksi remaja, pendewasaan usia perkawinan, perencanaan kehidupan berkeluarga, hingga pembentukan keluarga berkualitas.

Pemkot Yogyakarta juga memberikan perhatian khusus pada tiga isu utama yang menjadi tantangan nasional, yakni pencegahan pernikahan dini, peningkatan kesehatan reproduksi remaja, dan pencegahan stunting.

Selain itu, setiap sekolah diwajibkan menyediakan pojok atau area khusus kependudukan yang berisi berbagai referensi seperti buku, data, infografis, serta media visual terkait isu kependudukan yang dapat dimanfaatkan siswa sebagai sumber belajar.

“Harapannya program ini dapat meningkatkan literasi kependudukan, membentuk perilaku adaptif pada remaja, serta menyiapkan generasi muda yang mampu memanfaatkan bonus demografi secara optimal,” kata Retnaningtyas.

Kota Yogyakarta Raih Pengakuan Nasional

Keseriusan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankan program Sekolah Siaga Kependudukan ternyata mendapat apresiasi di tingkat nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi DP3AP2KB Kota Yogyakarta, saat ini terdapat tiga kategori SSK yang telah berkembang di Kota Yogyakarta, yakni 20 SSK kategori terdaftar, 6 SSK kategori dasar, dan 30 SSK kategori paripurna.

Prestasi tersebut turut mengantarkan Kota Yogyakarta meraih penghargaan Juara III Pengelola Sekolah Siaga Kependudukan Terbaik Nasional pada tahun 2025.

Retnaningtyas mengakui bahwa implementasi SSK di berbagai daerah masih beragam. Namun, Kota Yogyakarta berupaya menjadikan program ini tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar terintegrasi dalam budaya sekolah.

“SSK adalah program nasional. Tugas kami melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi agar pelaksanaannya berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi peserta didik,” tegasnya.

Materi Kependudukan Masuk Mata Pelajaran

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikpora Kota Yogyakarta, Hasyim, menjelaskan bahwa seluruh SMP di Kota Yogyakarta kini telah ditunjuk sebagai pelaksana Sekolah Siaga Kependudukan.

Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada kesiapan sekolah, terutama dari sisi guru dan fasilitas pendukung.

Dalam pelaksanaannya, materi kependudukan tidak diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri, tetapi diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran yang relevan.

“Guru memasukkan materi kependudukan ke dalam pembelajaran. Mata pelajaran yang banyak mengintegrasikan materi SSK antara lain IPS, IPA, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta Pendidikan Agama,” jelas Hasyim.

Model pembelajaran tersebut dinilai lebih efektif karena siswa dapat memahami isu kependudukan secara kontekstual sesuai bidang ilmu yang dipelajari.

Salah satu sekolah yang dinilai berhasil mengimplementasikan program ini adalah SMPN 14 Yogyakarta. Sekolah tersebut resmi menjadi Sekolah Siaga Kependudukan sejak tahun 2021.

Kepala SMPN 14 Yogyakarta, Trihidayati Setyaningsih, mengatakan bahwa konsep SSK telah terintegrasi dalam kurikulum sekolah, kegiatan pembelajaran, hingga aktivitas ekstrakurikuler.

Berbagai kegiatan seperti Palang Merah Remaja (PMR), Pramuka, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), hingga futsal menjadi media edukasi kependudukan bagi siswa.

Melalui kegiatan PMR, misalnya, sekolah menjalankan program pemberian tablet tambah darah kepada siswi sebagai upaya pencegahan anemia dan peningkatan kesehatan remaja putri.

Sementara dalam kegiatan Pramuka, siswa dibekali berbagai keterampilan hidup dan pengembangan karakter untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia muda.

Di bidang akademik, anggota KIR didorong melakukan penelitian sederhana terkait berbagai persoalan kependudukan yang berkembang di Kota Yogyakarta.

Sedangkan kegiatan olahraga seperti futsal diarahkan untuk membangun pola hidup sehat dan meningkatkan kebugaran fisik remaja.

“Melalui berbagai kegiatan tersebut, siswa tidak hanya memahami teori kependudukan, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Trihidayati.

Investasi Jangka Panjang untuk Masa Depan Kota Yogyakarta

Program Sekolah Siaga Kependudukan menjadi salah satu investasi jangka panjang Pemerintah Kota Yogyakarta dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

Di tengah peluang bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia dalam beberapa dekade mendatang, kesiapan generasi muda menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan.

Dengan tuntasnya pembentukan SSK di seluruh SMP dan MTs pada tahun 2026, Yogyakarta berharap mampu melahirkan generasi yang lebih sadar akan pentingnya perencanaan kehidupan, kesehatan reproduksi, pendidikan, serta pembangunan keluarga yang berkualitas.

Upaya ini sekaligus memperkuat posisi Kota Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang konsisten mengembangkan pendidikan kependudukan berbasis sekolah demi mencetak generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (*)