YOGYAKARTA – Program mudik gratis Lebaran yang setiap tahun diselenggarakan pemerintah dinilai tetap memiliki manfaat meski jumlah pesertanya relatif kecil dibanding total pemudik nasional. Kebijakan ini bahkan dianggap masih efisien secara fiskal karena mampu menekan risiko kecelakaan dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses transportasi yang lebih aman.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Hengki Purwoto, S.E., M.A., menjelaskan bahwa secara kapasitas program mudik gratis memang hanya mencakup sebagian kecil dari total pergerakan pemudik di Indonesia.

Ia menyebutkan total perjalanan mudik secara nasional diperkirakan mencapai sekitar 144 juta pergerakan setiap tahun. Dari jumlah tersebut, pergerakan terbesar berada di Pulau Jawa dengan kisaran 70 hingga 80 juta perjalanan.

Sementara itu, kapasitas program mudik gratis dari wilayah Jabodetabek menuju Jawa dan Sumatera hanya sekitar 15 ribu orang atau sekitar 0,01 persen dari total pergerakan pemudik nasional.

“Secara proporsi memang sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan arus mudik,” jelas Hengki, Rabu (11/3/2026)

Ia menjelaskan sekitar 50 persen arus mudik dari Jabodetabek mengarah ke wilayah timur Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara. Sementara sebagian lainnya menuju wilayah Sumatera, serta beberapa pergerakan regional di Kalimantan dan Sulawesi.

Program mudik gratis yang disediakan pemerintah umumnya memfasilitasi perjalanan dari Jabodetabek menuju berbagai daerah di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera menggunakan armada bus serta truk pengangkut sepeda motor.

Menekan Risiko Kecelakaan Pemudik

Hengki menilai program mudik gratis tetap penting karena berkaitan dengan tingginya risiko kecelakaan lalu lintas selama periode mudik, khususnya pada jalur Jabodetabek menuju Pulau Jawa.

Program ini umumnya menyasar masyarakat dengan daya beli rendah, seperti buruh pabrik maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang biasanya melakukan perjalanan mudik jarak jauh menggunakan sepeda motor.

Dengan adanya fasilitas mudik gratis menggunakan bus, pemudik dapat beralih ke moda transportasi yang lebih aman sehingga risiko kecelakaan dapat ditekan.

“Program ini memberi alternatif bagi masyarakat yang biasanya mudik menggunakan sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh,” ujarnya.

Manfaat Sosial Lebih Besar dari Biaya

Dari sisi ekonomi, Hengki menjelaskan efisiensi program mudik gratis dapat dihitung dengan membandingkan biaya penyelenggaraan dengan manfaat sosial yang dihasilkan.

Manfaat sosial tersebut antara lain berupa pengurangan angka kecelakaan lalu lintas, berkurangnya kemacetan, serta menurunnya tekanan terhadap infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, dan terminal.

Biaya penyelenggaraan mudik gratis diperkirakan berada di kisaran Rp2 miliar. Jika program ini mampu menekan angka kecelakaan atau kerusakan infrastruktur, maka nilai manfaat sosialnya berpotensi lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah.

“Pengurangan kecelakaan maupun kerusakan infrastruktur dapat dihitung secara ekonomi. Dalam kondisi tertentu, manfaat sosialnya bisa lebih besar dari biaya penyelenggaraan,” jelasnya.

Selain itu, lonjakan permintaan transportasi saat Lebaran juga kerap memicu kenaikan tarif. Jika sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, harga tiket bisa melonjak karena permintaan tinggi sementara pasokan terbatas.

“Situasi seperti ini bisa mendekati kegagalan pasar karena tarif menjadi tidak terjangkau bagi sebagian masyarakat,” kata Hengki.

Karena itu, program mudik gratis dinilai menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah yang relatif tepat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan keberlanjutan usaha operator transportasi.

Dalam jangka panjang, ia menilai pengelolaan mudik perlu menjadi bagian dari manajemen transportasi regional yang berkelanjutan, termasuk melalui penguatan integrasi antarmoda transportasi, pengembangan sistem tiket terpadu, serta peningkatan kapasitas armada dan infrastruktur transportasi publik.

“Transportasi umum harus menjadi andalan. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan perlu dilakukan secara bersamaan agar setiap tahun kita tidak menghadapi tekanan fiskal yang sama,” paparnya. (*)