YOGYAKARTA – Rencana keterlibatan perguruan tinggi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik dari kalangan akademisi. Wacana pendirian dapur MBG di setiap kampus dinilai berpotensi menggeser fungsi utama perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto menyampaikan bahwa kampus diharapkan ikut berperan aktif dalam mendukung program pemerintah, termasuk melalui pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Namun gagasan tersebut mendapat tanggapan kritis dari dosen Universitas Gadjah Mada sekaligus pakar Analisis Kebijakan Publik, Dr. Subarsono, M.Si., M.A

Subarsono menilai keterlibatan kampus sebagai pengelola program MBG tidak sejalan dengan visi dan misi perguruan tinggi. Menurutnya, universitas seharusnya tetap fokus pada penguatan kualitas akademik dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

“Perguruan tinggi tidak sepantasnya membuka SPPG karena tidak memiliki keterkaitan langsung dengan visi, misi, maupun Tridharma Perguruan Tinggi,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).

Ia menegaskan, kampus bukan institusi operasional yang ditujukan untuk mengelola program teknis pemerintah dalam skala besar.

Pengelolaan MBG Dinilai Bebani Infrastruktur Kampus

Selain dinilai melenceng dari fungsi utama universitas, keterlibatan kampus dalam program MBG juga disebut berpotensi membebani sumber daya internal perguruan tinggi.

Subarsono menilai pengelolaan dapur MBG membutuhkan dukungan besar dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, hingga pengawasan kesehatan pangan.

Menurutnya, operasional program tersebut dapat berdampak pada penggunaan listrik, air, pengelolaan limbah, hingga pengawasan mutu gizi makanan yang cukup kompleks.

“Keterlibatan kampus dalam pengelolaan MBG akan menyerap energi dan sumber daya kampus dalam jumlah besar,” katanya.

Sorotan lain yang disampaikan yakni terkait potensi melemahnya independensi akademik. Ia mengkhawatirkan kampus akan mengalami benturan kepentingan apabila terlibat langsung dalam implementasi program pemerintah.

Subarsono menilai kondisi tersebut dapat mempengaruhi daya kritis civitas akademika terhadap kebijakan publik.

“Bagaimana perguruan tinggi bisa tetap kritis jika ikut menjadi bagian dari program yang sedang dijalankan pemerintah dan menikmati manfaat dari implementasinya,” tegasnya.

Risiko Politisasi Kampus Jadi Perhatian

Ia juga mengingatkan adanya kemungkinan muncul persepsi negatif di masyarakat apabila kampus ikut mengelola program MBG.

Menurutnya, publik dapat menilai keterlibatan kampus sebagai bentuk politisasi institusi pendidikan demi memperkuat legitimasi pemerintah terhadap program yang tengah berjalan.

“Ketika kampus masuk dalam proyek pemerintah, masyarakat bisa melihatnya sebagai upaya meredam kritik akademisi,” jelasnya.

Selain persoalan independensi, Subarsono turut menyoroti potensi risiko hukum apabila terjadi masalah di lapangan, termasuk kemungkinan kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG.

Karena itu, ia menyarankan perguruan tinggi tetap berada di luar operasional program agar integritas institusi tetap terjaga.

“Kampus perlu menjaga marwah akademik dan tidak terseret dalam pusaran isu kontroversial,” paparnya. (*).