TIMES JOGJA, JAKARTA – Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso mengatakan, personel Brimob yang menabrak dan melindas seorang pengendara ojek online (ojol) pada demo di DPR RI Kamis (28/8/2025), harus segera diproses hukum karena melakulan pelanggaran pidana penganiayaan. 

Sebab, kata dia, personil Brimob tersebut jelas telah melakukan kesalahan prosedur pengamanan gedung DPR sebagai obyek vital.

Padahal, prinsip dalam pengamanan objek vital adalah bahwa aparatur polisi dan alat kelengkapan disiapkan untuk menjaga keamanan personil yang ada dan menghuni obyek vital dan gedung sebagai objek vital dari tindakan yang melawan hukum. 

"Pada saat obyek vital telah aman maka tujuan pengamanan tercapai. Sehingga pengejaran oleh rantis Brimob hingga melindas pengemudi ojek online adalah pelanggaran prosedur karena pengemudi ojek online tidak dalam posisi membahayakan petugas polisi dan objek vital sudah terlindungi," katanya dalam keterangan resmi yang diterima TIMES Indonesia, Jumat (29/8/2025).

IPW menilai, pengejaran para pelaku unjuk rasa adalah kesalahan prosedur dan pendorongan massa aksi oleh rantis Brimob harus dalam posisi Rantis berjarak dengan massa aksi didepannya agar bisa melakukan kontrol pengamanan dan pergerakan rantis untuk keamanan personil dan obyek vital. 

Bahkan, kata dia, posisi Rantis tidak boleh dalam posisi blind spot dengan massa aksi karena rawan bagi keamanan personil polisi serta massa aksi tersebut.

Melakukan Pelanggaran 

Sugeng Teguh Santoso menyampaikan, secara nyata, berdasarkan video yang beredar, pergerakan rantis brimob yang melindas korban ojek online terlihat bahwa rantis telah melakukan pelanggaran. 

Rantis tidak berada dalam posisi memantau massa aksi bahkan berpotensi berada dalam kerumunan massa aksi yang berpotensi berbahaya bagi petugas dalam rantis baik secara fisik karena dalam posisi blind spot serta tidak dapat mengontrol pergerahan rantis. 

"Terlihat rantis tidak dalam kesatuan komando dengan pimpinan lapangan. Hal ini terbukti rantis bergerak sendiri bahkan melarikan diri dari kejaran massa. Dalam posisi melarikan diri bisa terdapat potensi korban lain," katanya. 

Oleh sebab itu, IPW mendesak Propam Mabes Polri menangkap personil Brimob yang brutal tersebut dan melakukan proses kode etik serta proses hukum pidana. 

IPW juga mendorong adanya evaluasi pengamanan obyek vital DPR dilakukan secara profesional dan terukur agar tidak terjadi over ekses adanya luka fisik dan kematian, baik pada pihak massa aksi dan aparat polisi. 

"Sungguh sangat penting, harus dicegah terjadinya kematian pada warga masyarakat sipil akibat ekses kekerasan aparatur. Sebab, hal ini akan menjadi pemicu kemarahan makin besar masyatakat pada pemerintah dan aparatur kepolisian," ujarnya. (*)