TIMES JOGJA, YOGYAKARTA – Aksi protes yang dilakukan ratusan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait snack pelantikan KPPS Sleman mendapat respon Jogja Corruption Watch (JCW).

Pegiat antikorupsi JCW, Baharudin Kamba meminta KPU Sleman transparan terkait anggaran snack saat pelantikan KPPS Sleman, Kamis (25/1/2024). Sebab, snack yang diterima anggota KPPS yang kemudian berujung diprotes karena dinilai kurang layak.

“Kalau dilihat dari foto yang beredar, memang snack yang ada dalam dos mirip snack saat kita takziah. Padahal, anggarannya katanya lumaya besar juga,” terang Baharudin, Jumat (26/1/2024).

Dengan adanya snack viral tersebut, Baharudin meminta peeristiwa tersebut harus menjadi pelajaran bagi KPU Sleman, vendor, dan instansi pemerintah lain. Jangan sampai, peristiwa serupa terulang di lembaga pemerintahan yang lain.

“Ini menunjukkan bahwa penyedia jasa meskipun pakai E-katalog tidak menjamin tidak adanya kesalahan. Maka semuanya harus dievaluasi secara menyeluruh dan tuntas agar kasus serupa tak terulang. Jangan sampai kesannya mau untung banyak tapi justru merugikan orang banyak dalam hal ini KPPS,” tegas Baharudin.

Dari informasi yang diterima Baharudin, uang sisa anggaran snack Rp15.000. Namun, pihak vendor hanya mengakui Rp2.500. Dengan demikian terdapat sisa sebesar Rp12.500.

“Sisanya harus dikembalikan ke yang berhak yaitu KPPS. Segera diberikan haknya. Karena untuk mencari orang yang mau jadi KPPS itu susah-susah gampang,” kata Baharudin.

Sebagaimana diberitakan, ratusan anggota KPPS Sleman mendatangi kantor KPU Sleman. Kedatangan mereka ingin menyampaikan keluhan terkait kotak makanan atau snack yang diterima mereka saat pelantikan dinilai kurang sesuai.

Snack itu disebut kurang layak karena dianggap sama nilainya dengan snack takziah. Di depan kantor KPU Sleman, mereka membawa sejumlah banner yang berisikan tuntutan transparansi penyelenggaraan pelantikan KPPS di Sleman.

Ketua KPU Sleman Ahmad Baihaqi mengatakan, penyelenggaraan tahapan kegiatan Pemilu di Sleman, termasuk pelantikan petugas KPPS merupakan kebijakannya. Hanya, segala sesuai yang berkaitan dengan anggaran dikelola oleh Sekretaris KPU Sleman.

“Fasilitasi terkait kebutuhan terkait pelantikan kebijakan anggaran sekretariat KPU Sleman. Pada tanggal 25 kemarin saya sangat sedih karena ini menjatuhkan marwah lembaga (KPU) kami bertanya ke pak kpa (sekretaris) untuk memanggil vendor,” kata Ahmad Baihaqi, Jumat (26/1/2024). (*)