TIMES JOGJA, BANTUL – Anggota DPRD Bantul, Herry Fahamsyah, menggelar agenda reses ketiganya di RM Gendal Gendul, Patalan, Jetis, Bantul, akhir pekan ini.
Kali ini, Herry mengundang jajaran Pimpinan Cabang dan Ranting Muhammadiyah beserta Ortom (Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, dan Kokam), serta pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah se-Dapil 4 yang meliputi wilayah Bambanglipuro, Pundong, Jetis, dan Kretek.
Dalam forum reses tersebut, Herry menekankan pentingnya peran Komisi D dalam memperjuangkan aspirasi di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Salah satu isu utama yang diangkat adalah ketimpangan alokasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) antara sekolah negeri dan swasta.
“Perbedaan alokasi BOSDA ini cukup signifikan dan menjadi keluhan utama dari sekolah-sekolah swasta, termasuk yang dikelola Muhammadiyah,” tegas Herry Fahamsyah, yang juga sebagai Sekretaris Komisi D ini.
Selain itu, ia juga menyoroti stagnasi jumlah Surat Keputusan (SK) bagi guru yang berhak mendapatkan insentif.
“Sejak 2015 tidak ada penambahan SK guru yang menerima insentif. Ini jelas menghambat semangat pengabdian para guru, terutama di sekolah-sekolah swasta,” imbuhnya.
Politikus PAN ini menegaskan komitmennya sebagai kader Muhammadiyah untuk terus memperjuangkan pokok-pokok pikiran terkait penguatan dakwah, peningkatan sarana prasarana masjid, dan sektor pendidikan.
Reses kali ini juga dihadiri oleh Ketua DPD PAN Bantul, Wildan Nafis yang juga anggota DPRD DIY, serta Jarwo, staf ahli anggota DPR RI Totok Daryanto. (*)
Artikel ini sebelumnya sudah tayang di TIMES Indonesia dengan judul: Gelar Reses, Anggota DPRD Bantul Soroti Ketimpangan BOSDA
Pewarta | : Edy Setyawan |
Editor | : Deasy Mayasari |